Rabu, 16 January 2013

Kritik Terhadap Penanganan Kasus Narkotika

Buku ini menyajikan sejumlah catatan kritis atas tindakan penyidik terhadap para tersangka kasus narkotika di Jakarta.
MYS

Sudah cukup banyak studi yang dilakukan, terutama oleh kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, tentang penyimpangan aturan KUHAP dalam praktik. Penyiksaanselama proses penyidikan, misalnya, berkali-kali disuarakan. Namun hingga kini, penyiksaan diyakini masih terus terjadi agar orang yang diperiksa mengakui sebagai pelaku tindak pidana.

 

Meskipun sudah banyak studi dan laporan yang membuktikan terjadinya penyiksaan selama proses penyidikan, bahkan sudah ada UU No. 5 Tahun 1998yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, toh belum ada regulasi yang memberi hukuman setimpal kepada pelaku (hal. 41-42). Pelaku penyiksaanselama proses penyidikan seharusnya dihukum setimpal.

 

Buku ini salah satu studi terbaru yang relevan, yang berfokus pada kasus-kasus narkotika. Berangkat dari hasil observasi lapangan hampir setahun (Desember 2010-November 2011), para peneliti Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) mendokumentasikannya lewat buku Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta.

 

Judul buku memberi penegasan tentang dalam kasus apa dan di kota mana observasi dilakukan. Tetapi sebenarnya, observasi dilakukan di Rutan Kelas I Cipinang dan melibatkan 388 penghuni yang kesandung perkara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal. 57). Hasil observasi tim LB Masyarakat mengafirmasi adanya penyimpangan seperti kekerasan, surat penahanan yang tidak ditembuskan ke keluarga, dan dugaan rekayasa kasus.

 

Bagi sebagian tersangka, penangkapan adalah awal jalan gelap penegakan hukum (hal. 63). Sebab, perlakuan tidak manusiawi sudah mereka alami sejak masa penangkapan. Tak sedikit yang merasa dijebak, bahkan menilai

barang bukti bisa saja ‘jatuh dari langit’ (hal. 51). Operasi penangkapan pelaku kasus narkotikamemang penuh liku, intrik, dan terselubung. Pelaku tak sadar masuk lingkaran cepu, yakni orang yang menjadi mata-mata polisi, atau masuk perangkap polisi yang menyamar (undercover).

Judul

Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Narkotika di Jakarta

Penulis

Ricky Gunawan dkk.

Penerbit

LBH Masyarakat dan Open Society

Tahun

Juni, 2012

Halaman

154

Beberapa observer juga ikut langsung menceritakan pengalaman pribadi mereka dalam 12 cerita yang mereka himpun dari para tersangka narkotika. Cerita ini memperkuat analisis hasil observasi yang dilakukan. Namun, hasil observasi semacam ini bukan tanpa kelemahan. Buku ini lebih banyak bercerita versi tersangka/narapidana narkotika, tak disertai versi polisi atau saksi yang mengetahui penangkapan.

Meskipun demikian, kehadiran buku ini membawa misi penting: bagaimana mengubah stigma negatif terhadap penyalahguna narkotika. Menyelami lebih jauh kasus yang menyeret tersangka ke kasus narkotika semakin mendorong seseorang untuk membebaskan diri dari stiga negatif. Itu pula yang dialami para aktivis LBH Masyarakat seperti digambarkan Dhoho A. Sastro, Direktur Penanganan Kasus dan Pemberdayaan Komunitas LBH Masyarakat. Membela para tersangka narkotika tak lantas berarti mendukung penyalahgunaan narkotika (hal. 139-154).

Jika terlalu dalam masuk ke kehidupan pengguna narkotika, bukan mustahil seseorang terseret lebih jauh. Polisi yang terlibat narkotikasebagian justru orang yang selama ini ikut diminta memberantas penyalahgunaan narkotika. Mereka tak ubahnya musuh dalam selimut. Dan buku ini memberi kita pemahaman baru tentang peta penanganan kasus narkotika di Jakarta.

Selamat membaca…

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua