Suami dari tersangka pengedar narkoba mengajukan permohonan uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adalah Hendry Batoarung Ma’dika yang meminta MK memaknai kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
“Dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak mengatur tentang pemaknaan berapa lama kata ‘segera’, sehingga waktunya tidak pasti dan tidak merata bagi warga negara Indonesia dalam setiap kasusnya,” kata kuasa hukum pemohon, Duin Palungkun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK, Senin (21/1).
Pasal 18 ayat 3 UU KUHAP menyebutkan tembusan surat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
Ditegaskan Duin, tidak adanya pemaknaan kata “segera” tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berhak diperlakukan sama di depan hukum.
“Penerapan kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP itu ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diterapkan satu hari, dua hari, hingga satu minggu setelah penangkapan dilakukan,” bebernya.
Menurut Duin, kata “segera” telah dimaknai selama 24 hari setelah penangkapan istrinya. Keluarga pemohon tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang tindak pidana apa yang disangkakan terhadap istrinya.
“Tidak dapat mengupayakan pendampingan dari pengacara selama penyidikan dilakukan sehingga selama 24 hari, hak istri pemohon telah dibatasi oleh penyidik,” ungkapnya.