Senin, 28 January 2013
Artis Terlibat Narkotika Diusulkan Diboikot
Untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
ADY/ANT
Muhammad Ihsan, Koordinator Satgas Perlindungan Anak. Foto: Sgp

 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Satgas Perlindungan Anak menyoroti peristiwa penggerebakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam sebuah kegiatan yang diduga pesta narkotika di sebuah rumah milik artis Raffi Ahmad. Juga ada sejumlah artis yang ikut diperiksa dalam penggerebekan itu.

Koordinator Satgas, Muhammad Ihsan menuturkan, sosok artis yang terlibat penyalahgunaan narkotika secara tidak langsung dapat membahayakan anak-anak. Betapa tidak, Ihsan khawatir anak-anak akan mencontoh perilaku buruk artis itu dan akhirnya berpotensi menjadi pengguna narkotika. "Nanti diikuti anak-anak," kata dia dalam jumpa pers di kantor KPAI di Jakarta, Senin (28/1).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Satgas, Irma Sofrianti, mengatakan Satgas mendesak stasiun TV untuk tidak menggunakan artis yang terlibat Narkotika dalam program acara televisi.

Komisioner KPAI bidang Pornografi dan Napza, Maria Advianti menguatkan desakan Irma. Dari hasil penelitian KPAI, dalam satu hari anak-anak menghabiskan waktu lima jam untuk menonton televisi dan saat ini kecenderungannya meningkat. Hal ini sangat berpotensi membuat anak-anak menjadikan artis sebagai sosok panutannya.

Anggota Dewan Pengawas Satgas PA, Muhammad Joni, menambahkan bahwa kasus narkotika harus diselesaikan secara sistematis. Oleh karenanya Joni mengatakan dalam waktu dekat KPAI akan bertemu dengan KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membahas langkah yang diperlukan. Misalnya, membuat pakta integritas.

Diharapkan hal tersebut dapat menyaring agar artis yang terlibat penyalahgunaan narkotika tak tampil di stasiun televisi. Begitu pula dengan caleg yang positif terganjal penyalahgunaan narkotika, tidak diloloskan untuk bersaing dalam Pemilu. "Harus bebas narkotika," tegasnya.

Butuh regulasi
Ketua KPAI, Badriyah Fayumi, mengaku tak heran jika ada artis dan politisi terlibat penyalahgunaan narkotika. Pasalnya, dari hasil diskusi antara KPAI dengan BNN disimpulkan banyak pihak yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Bahkan, tren terbaru, jaringan narkotika internasional memanfaatkan anak-anak dan ibu hamil untuk mengedarkan narkotika.

Terkait artis tersandung narkotika yang muncul di televisi, Badriyah mengatakan KPAI sudah mengusulkan kepada KPI agar membuat regulasi untuk mencegah artis yang bersangkutan muncul di layar kaca.

Namun, dia menyadari aturan itu dapat berbenturan dengan ketentuan lain. Misalnya, UU HAM yang menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap orang. Untuk itu, Badriyah menekankan diperlukan sebuah peraturan agar tidak berbenturan dengan HAM. "Nanti kita cari bagaimana formulasi (peraturan,-red) yang tepat," katanya.

Walau lembaga negara dapat membentuk aturan terkait untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika, namun Badriyah menekankan peran media televisi yang bersangkutan juga penting. Misalnya, melakukan tes kesehatan untuk setiap artis yang akan membawakan acara.

Bila positif menggunakan narkotika, Badriyah mengusulkan agar artis tersebut dilarang tampil di televisi. Tapi, untuk artis yang pernah menjadi korban, namun sudah selesai menjalani proses rehabilitasi narkotika, maka tak perlu dilarang.

Dalam UU Perlindungan Anak, Badriyah menjelaskan bahwa anak-anak, khususnya yang menjadi korban narkotika, dilindungi hak-haknya. Seperti hak rehabilitasi, pembinaan dan pendidikan. Menurutnya, pemenuhan terhadap hak anak itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, orang tua dan masyarakat. Walau begitu, Badriyah menyebut UU PA terlalu umum melindungi anak.

Padahal, dalam peraturan itu perlu dijelaskan secara rinci bagaimana melindungi anak-anak sesuai perkembngan zaman. Misalnya, dalam UU Perlindungan Anak, Badriyah tidak menemukan secara khusus ketentuan yang mengatur soal narkotika dan pornografi. Dia mengatakan KPAI sudah mendesak Komisi VIII DPR untuk membahas perubahan UU PA sejak tahun lalu. Sayangnya, usulan revisi UU PA itu belum masuk Prolegnas. "Masih antri (untuk mendapat giliran direvisi DPR,-red)," ujarnya.

Terpisah, Badan Narkotika Nasional (BNN) berencana segera mengumumkan mereka yang tidak terlibat kasus narkotika di rumah artis Raffi Ahmad. Saat ini, BNN sedang melakukan "assement" dengan tim ahli dan hasilnya akan diumumkan pada Senin sore.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta BNN agar transparan dalam menetapkan status artis Raffi Ahmad dan kawan-kawannya terkait dugaan kasus narkotika.

Seperti diketahui, BNN tetap melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dari rumah artis Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1).

Artis Wanda Hamidah termasuk di antara 17 orang yang diamankan oleh BNN, sementara tiga artis lain, yakni Raffi Ahmad, Irwansyah, dan Zaskia Sungkar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.