Rabu, 06 February 2013

Indosat Bantah Lakukan Pelanggaran Hukum

Indosat menyatakan pendirian menara pemancar sesuai prosedur dan persyaratan.
HRS


Tuding menuding antara warga Bekasi dengan PT Indosat Tbk (Indosat) terkait menara pemancar semakin meruncing. Cartje B Talajahu selaku penggugat dalam repliknya menyatakan jawaban Indosat cenderung mengada-ada, Selasa (5/2).


Tudingan ini muncul karena Indosat dalam berkas jawabannya berdalih gugatan penggugat obscuur libell, tidak jelas. Menurut kuasa hukum Indosat, David H Siregar dalam berkas jawabannya menguraikan, inti gugatan penggugat adalah ganti kerugian.


Hal itu disebabkan adanya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di tanah tetangga Cartje. Pendirian tersebut berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan Pemerintah Daerah Bekasi.


Namun, setelah David mencermati gugatan tersebut, David menilai penggugat telah mencampuradukkan substansi perkara PTUN ke dalam gugatan perdata. Pasalnya, posita penggugat lebih banyak membahas mengenai pelanggaran asas-asas pemerintahan umum yang baik dan mempersoalkan pemberian IMB yang dinilai melanggar hukum.


Hal ini merupakan materi yang diperiksa Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, IMB adalah suatu produk dari Keputusan Tata Usaha Negara.


Lebih lanjut, dalil mengenai kompetensi absolut ini diperkuat David dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Surat tersebut menyatakan apabila ada pihak merasa dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan TUN, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pembatalan sertifikat tersebut melalui pengadilan tata usaha negara.


Atas persoalan IMB ini, Indosat mengaku telah melalui seluruh tahapan dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, Indosat meyakini tidak ada satu perbuatan pun yang melawan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua