Kamis, 07 February 2013

Banyak WNA Kuasai Properti

ANT


Real Estate Indonesia (REI) Kota Batam menduga banyak warga negara asing menguasai properti di kota industri. "Disinyalir sangat banyak WNA yang punya properti di Batam," kata Ketua REI Batam, Jaya Roeslim di Batam, Kamis.


Umumnya, warga asing memiliki properti melalui pihak ke tiga. Bangunan rumah atau rumah toko diatasnamakan orang lain, padahal dimiliki WNA. "Biasanya melalui pernikahan, entah pernikahannya itu benar atau tidak. Atau melalui orang lokal," kata dia.


Menurut dia, mayoritas warga asing yang memiliki properti di Batam adalah warga negara jiran, Malaysia dan Singapura. Mengenai jumlah properti yang dikuasai warga negara asing, ia mengatakan tidak tahu persis, karena dilakukan di bawah tangan.


Menurut dia, kepemilikan properti oleh warga negara asing adalah upaya "penyelundupan hukum". Karena itu dia menyarankan pemerintah mengubah peraturan mengenai kepemilikan atau hak pakai properti oleh WNA untuk menghindari upaya manipulasi jual-beli rumah oleh WNA.


"Lebih baik, mereka boleh beli dengan hak pakai, kenakan pajak yang besar," kata dia.


Dengan begitu, kata dia, akan menambah penghasilan negara yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. "Buat negara jelas 'income'-nya," ujarnya.


Ia mengatakan REI sudah berulangkali mengajukan penambahan masa kepemilikan rumah oleh WNA. Dari maksimal 70 tahun menjadi 90 tahun. Namun, belum mendapatkan kepastian.


REI juga sepakat menjadikan Kota Batam sebagai proyek percontohan kepemilikan rumah oleh asing mengingat daerah itu berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. "Sekarang fokus menjadikan Batam 'pilot project'," kata dia.


Untuk menggolkan kepemilikan asing, ia mengatakan ada beberapa hal harus diselesaikan, antara lain terkait koordinasi dengan imigrasi. "Dengan imigrasi keterkaitan dengan izin tinggal," kata dia.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua