Minggu, 17 February 2013

Anand Krishna Dieksekusi ke LP Cipinang

Ketegangan mewarnai proses eksekusi Anand Krishna.
NOV
Anand Krishna saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Foto: Istimewa

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berhasil mengeksekusi terpidana guru spiritual Anand Krishna dari satu tempat di Bali, Sabtu (16/2) ke LP Cipinang Jakarta. Tim eksekutor butuh usaha dua kali untuk mengeksekusi terpidana karena dua hari sebelumnya upaya itu ditolak pendukung Anand.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, pelaksanaan eksekusi terpidana dibantu tim dari Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, serta petugas Polda Bali dan Polres Gianyar. Sekitar 50 personil tim gabungan mendatangi padepokan Anand Ashram, Desa Tegalalang, Ubud, Gianyar, Bali.

Namun, di dalam sudah menunggu sekitar 50 orang pendukung Anand Krishna yang dipimpin Ketua Komunitas Pecinta Anand Krishna bernama Sayoga dan putera Anand Krishna bernama Prasant. "Sempat terjadi adu mulut dan dorong mendorong karena yang bersangkutan tidak mau dieksekusi,” katanya, Sabtu, (16/2).

Beruntung, Pendeta Banjar Ubud datang untuk menengahi. Suasana tegang mereda. Keadaan itu digunakan tim eksekusi untuk memaksa Anand Krishna yang akhirnya bersedia dibawa ke Polda Bali.

Ketika di Polda, lanjut Untung, kembali terjadi adu argumentasi antara tim dengan pendukung terpidana. Adu argumen terhenti karena tim eksekusi bersikukuh membawa Anand Krishna ke Jakarta melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

Sesampainya di Jakarta, Anand Krishna akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus administrasi eksekusi. Setelah itu, Anand Krishna dieksekusi ke LP Cipinang dan sesuai dengan putusan kasasi, terpidana kasus pencabulan ini akan menjalani masa hukuman penjara selama 2,5 tahun.

Salah seorang pengacara Anand Krishna, Andreas Nahot mengaku sudah mengetahui informasi mengenai eksekusi kliennya. Menurutnya, suasana eksekusi berlangsung cukup tegang karena mendapat penolakan dari massa pendukung Anand Krishna. Setelah suasana mereda, pihaknya akan menentukan upaya lanjutan.

Meski masih menunggu kedatangan Anand Krishna, Andreas menyarankan kliennya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). “Nanti kami akan berkoordinasi dengan klien setelah sampai di Jakarta. Dari awal kami selalu menyarankan PK. Nanti kita tunggu kalau kondisinya sudah reda,” terangnya kepada hukumonline.

Sementara, Anand Krishna sempat membantah tuduhan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan dirinya sebagai buron. Selama dua tahun, dia merasa tidak pernah melarikan diri dan Kejaksaan Agung telah mengetahui keberadaannya di Bali. Terpidana menganggap putusan kasasi cacat hukum karena tidak sesuai KUHAP.

Selain karena KUHAP tidak membolehkan upaya kasasi terhadap putusan bebas, juga karena putusan kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Anand menegaskan pihaknya tetap menolak putusan kasasi dan akan mengajukan upaya hukum. “Walaupun harus mengorbakan raga saya,” tuturnya.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Anand Krishna. Penuntut umum lalu mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi tersebut. Namun, pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan Anand Krishna terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap muridnya.

Putusan kasasi No.691 K/Pid/2012 tanggal 24 Juli 2012, menyatakan menghukum pria bernama asli Krishna Kumar Tolaram ini dengan pidana penjara selama 2,5 tahun dikurangi masa tahanan. Selain itu, MA juga memerintahkan seluruh bukti dirampas untuk dimusnahkan dan Anand Krishna membayar biaya perkara.

Kemudian, Kejari Jakarta Selatan selaku eksekutor telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali dan satu kali lagi melalui penasehat hukum Anand Krishna. Namun, setelah ditunggu, Anand Krishna tidak juga memenuhi panggilan eksekusi, sehingga tim jaksa eksekutor melakukan penjemputan paksa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua