Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menerbitkan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Kisruh pembayaran fee kurator kasus Telkomsel menjadi semacam test case bagi regulasi yang terbit pada 11 Januari 2013 ini. Telkomsel menolak membayar fee kuratornya dengan berlindung pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Tak pelak, beleid Pak Menteri menuai pro kontra, termasuk di kalangan kurator. Ada yang menduga Permenkumham No. 01 Tahun 2013 terbit untuk melindungi Telkomsel yang saat itu dipailitkan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat.
Sinyalemen itu antara lain disampaikan Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat, Jamaslin Purba. Menurut pria yang juga berprofesi sebagai kurator ini, aturan baru fee kurator, terutama pasal 2 ayat (1) huruf c, diduga keras dimasukkan untuk melindungi kepentingan Telkomsel.
Pasal ini menyebutkan ‘dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit’.
James, begitu Jamaslin biasa disapa, berpendapat Permenkumham tentang fee kurator cacat dan menjadi ancaman serius bagi Pengadilan Niaga, khususnya kurator. Ia menengarai ada beberapa hal yang tak dipertimbangkan tim perumus peraturan menteri tersebut. Untuk melihat masalah tersebut, perlu diperbandingkan regulasi imbalan kurator tahun 1998 dan 2013.
Ketentuan | Regulasi 1998 | Regulasi 2013 |
Besarnya imbalan jasa bagi Pengurus jika PKPU berakhir dengan perdamaian | Paling tinggi 3 % dari nilai harta debitor (Pasal 4 ayat (1)) | Paling banyak 10% dari nilai utang yang harus dibayar oleh debitor (Pasal 4 huruf a) |
Besarnya imbalan jasa bagi pengurus jika PKPU berakhir tanpa perdamaian | Paling tinggi 5% dari nilai harta debitor (Pasal 4 ayat (22)) | Paling banyak 15% dari nilai utang yang harus dibayar debitor (Pasal 4 huruf b) |
Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali | Paling tinggi 2% dari harta debitor (Pasal 2 ayat (2)) | Ditentukan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan, dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)) |
Pihak yang dibebankan jika pernyataan pailit ditolak | Dibebankan kepada debitor dan pemohon (Pasal 2 ayat (1) huruf c) | Dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit (Pasal 2 ayat (1) huruf c) |
James menilai Pasal 2 ayat (1) huruf c Permenkumham 2013 harus dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal 17 ayat (3) juncto Pasal 76 (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU).