Perempuan Miskin Daerah Tak Terpantau Pemerintah
Berita

Perempuan Miskin Daerah Tak Terpantau Pemerintah

Ketiadaan lembaga khusus yang menangani masalah khusus perempuan di instansi daerah.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Aksi peringatan hari perempuan se-dunia di Jakarta, 8 Maret 2013. Foto: Sgp
Aksi peringatan hari perempuan se-dunia di Jakarta, 8 Maret 2013. Foto: Sgp

Memberantas kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan terutama pada perempuan di daerah, bukan perkara mudah. Salah satu alasannya adalah ketiadaan lembaga khusus yang menangani masalah khusus perempuan di instansi daerah.

Demikian disampaikan Direktur Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kodar Tri Wusananingsih, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/3).

Menghadapi situasi seperti itu, PEKKA tak mau hanya mengandalkan pemerintah. Mereka lalu melatih anggota masyarakat di sejumlah daerah menjadi paralegal yang berperan dalam mengamati masalah perempuan yang terjadi di daerahnya.

Ketika menemukan persoalan, paralegal melakukan advokasi. Misalnya, mendampingi perempuan yang tersangkut persoalan untuk mendapat keadilan ke pihak berwenang seperti kepolisian dan pengadilan.

Khusus mengenai ketiadaan lembaga khusus yang menangani masalah khusus perempuan, Kodar mengatakan paralegal melakukan pendekatan kepada para hakim dan Polwan di daerah. “Tidak ada pelayanan khusus untuk perempuan (di daerah,-red),” tegasnya.

Hal serupa dikatakan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menurutnya pelayanan masyarakat di daerah, khususnya untuk kaum perempuan, jarang ada. Perempuan yang memimpin LSM di bidang pekerja migran itu mencontohkan seorang calon TKW yang ingin bekerja ke luar negeri.

Selama ini, calon TKW bingung untuk memperoleh informasi yang benar tentang tata cara bekerja di luar negeri. Akhirnya, calon TKW kerap mendapat informasi yang salah dan terjebak calo.

Halaman Selanjutnya:
Tags: