Selasa, 12 Maret 2013

Bukopin Syariah Gagal Pailitkan Haseda Remindo

Untuk sementara Haseda berhasil lolos dari jeratan pailit Bukopin Syariah.
HRS


Upaya PT Haseda Remindo (Haseda) untuk menjegal langkah PT Bank Syariah Bukopin berhasil. Dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk dirinya sendiri, Haseda mampu membendung untuk sementara jerat pailit Bukopin Syariah.


Perjuangan Haseda mengelak pailit tersebut tidaklah mulus. Permohonan PKPU yang diajukan pada Kamis pekan lalu (7/3) mendapat perlawanan dari Bukopin Syariah sebagaimana tertuang dalam bantahannya, Senin (11/3). Menurut Bukopin Syariah, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan.


Syarat tersebut merujuk pada Pasal 224 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pemohon PKPU adalah debitor, permohonan tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Sedangkan Haseda tidak menyertai hal tersebut.


Selain tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan PKPU, Bukopin Syariah menilai permohonan tersebut dilandaskan pada iktikad tidak baik. Iktikad buruk tersebut terlihat dari pola pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal pembayaran.


Namun, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang dipimpin Sutoto Adiputro tidak sependapat dengan bantahan Bukopin Syariah. Majelis mengatakan pengajuan permohonan PKPU telah sesuai dengan UU Kepailitan. Hal ini merujuk pada Pasal 229 ayat (3) dan (4) UU Kepailitan.


Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila permohonan pailit dan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Sedangkan mengenai permohonan yang harus disertai daftar yang memuat sifat utang, majelis berpandangan hal ini dapat dilakukan pada saat verifikasi PKPU.


"Permohonan PKPU itu telah memenuhi prosedural," ucap ketua majelis Hakim Sutoto Adiputro dalam sidang yang berlangsung Senin (11/3).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua