Kebijakan Nasional Pengaruhi Upaya Pemerintah Lindungi TKI
Berita

Kebijakan Nasional Pengaruhi Upaya Pemerintah Lindungi TKI

Posisi pemerintah dinilai lemah dihadapan negara-negara penempatan TKI di sektor domestik.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Foto: SGP
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Foto: SGP

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai posisi pemerintah di hadapan negara-negara penempatan TKI sangat lemah. Menurutnya, pemerintah Indonesia tak tegas dan tak serius dalam mengurusi masalah TKI. Akibatnya, perlindungan terhadap TKI khususnya di sektor domestik, sangat minim.

Anis berpendapat, upaya mendorong pemerintah Kuwait agar melindungi TKI sektor domestik tak akan berjalan maksimal tanpa keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI. Misalnya, ketika mendesak pemerintah Kuwait untuk memenuhi hak dasar TKI seperti hari libur. Anis berkeyakinan pemerintah Kuwait akan mempertanyakan kembali bagaimana perlakuan PRT di Indonesia.

Oleh karenanya, jika pemerintah serius melindungi TKI, Anis berpendapat harus dibuktikan dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional. “Perlindungan (TKI sektor domestik,-red) itu tergantung bagaimana kebijakan nasional kita akan PRT,” kata dia kepada hukumonline, Kamis (14/3).

Anis mengatakan, perlunya kesetaraan posisi PRT dengan pekerja pada umumnya. Sehingga hak untuk libur, upah, jaminan kesehatan dan lainnya terlindungi. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan jika DPR segera mengesahkan RUU PRT dan pemerintah menjalankannya regulasi tersebut dengan baik.

Ketika kondisi itu terjadi, Anis menilai posisi tawar pemerintah di hadapan negara-negara penempatan TKI akan tinggi sehingga setiap upaya perlindungan TKI yang didorong pemerintah di negara penempatan dapat terwujud.

Anis melihat kondisi TKI sektor domestik yang bekerja di Kuwait kondisinya tak jauh berbeda dengan negara penempatan lainnya di Timur Tengah, di mana perlindungan sangat lemah. Apalagi, sistem ketanagakerjaan di Kuwait memposisikan TKI berada di bawah kendali penuh majikan. Sehingga mulai dari jam kerja yang manusiawi sampai hari libur sulit diperoleh TKI. 

Bahkan, Anis mengatakan Kuwait kerap disinyalir sebagai tempat persinggahan praktik kejahatan perdagangan orang. Meski sekarang pemerintah menerapkan moratorium TKI sektor domestik ke Kuwait, Anis berpendapat hal itu tak efektif karena mekanisme membuat visa di Kuwait sangat mudah.

Halaman Selanjutnya:
Tags: