Jumat, 15 March 2013

Pemerintah Akan Sederhankan Izin Impor Bawang

Bersama pemerintah, BI juga terlibat dalam membahas kebijakan pembatasan impor hortikultura.
FAT/ANT
Pemerintah akan menyederhanakan izin impor bawang. Foto: archive.kaskus.co.id

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag0 menyepakati untuk melakukan penyederhanaan perizinan impor bawang putih dengan dilakukan di bawah satu atap.

"Kaitan dengan perizinan, sudah ada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa proses perizinan akan dilakukan satu atap. Apakah secara fisik dalam satu kantor atau dalam bentuk online," kata Menteri Pertanian, Suswono, Jumat (15/3).

Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan bawang putih, baik dari sisi pasokan maupun harga. "Kami akan laporkan dulu di Kementerian Perekonomian untuk diputuskan modelnya seperti apa, setelah itu baru kita sampaikan ke Presiden," katanya.

Mentan berharap dengan peraturan satu atap tersebut, impor bawang putih ke depannya benar-benar dilakukan oleh importir terdaftar (IT). "Yang penting IT itu diberikan kepada pelaku importir yang sesungguhnya, sehingga tidak ada jual beli kuota. Itu penegasannya, sehingga proses lebih cepat," katanya.

Bank Indonesia turut cemas dengan melonjaknya harga bawang di pasaran. Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Perry Warjiyo, mengatakan BI terus melakukan komunikasi dengan Menko Perekonomian dan Menteri perdagangan terkait tingginya harga bawang. Bersama pemerintah, bank sentral juga terlibat dalam membahas kebijakan pembatasan impor hortikultura.

Menurut Perry, meroketnya harga bawang di pasaran menyebabkan terjadinya inflasi. Namun, ia memperkirakan kenaikan harga bawang putih ini bersifat temporer. Berdasarkan survey mingguan yang dilakukan BI, harga bawang merah dan bawang putih serta cabai masih terlalu tinggi.

“Kita berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi baik dari sisi perdagangan maupun sisi pasokannya," kata Perry.

Perry berharap upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dapat menanggulangi kurangnya pasokan bawang. “Itu  tergantung dari kecepatan tindakan Pemerintah. Bagaimana proses seleksi importir itu dapat dipercepat. Kalau bisa dipercepat proses importasi bawang itu, (pasok) nya  kan akan ada,” ujarnya.

Kartel

Sementara itu, Aliansi Stabilkan Harga (ASH) menduga ada praktik kartel dalam impor komoditas bawang putih, sehingga harganya melambung akhir-akhir ini. Dugaan kuat soal kartel itu terlihat dari Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) yang dikeluarkan pemerintah bahwa 50 persen kuota impor bawang putih dikuasai oleh sebuah asosiasi (kartel) yang terdiri atas 21 perusahaan

Koordinator ASH Abdul Syarif Hidayatullah mengatakan, di berbagai daerah harga bawang putih mencapai Rp75 ribu/kilogram, sedangkan bawang merah Rp45 ribu/kilogram. “Harga yang sangat di luar batas kewajaran,” katanya.

Praktik kartel, katanya, bisa dilihat secara sederhana dari adanya kenaikan harga secara mendadak. Praktik kartel semacam itu, sebenarnya juga sudah sering terjadi di negeri ini bahkan sebelum kasus tingginya harga bawang putih di pasaran, kartel juga pernah terjadi pada kasus impor daging sapi.

Kartel adalah gabungan dari para pengusaha yang bertujuan meraih keuntungan besar dengan cara monopoli perdagangan dan mengendalikan produksi dan harga barang.

Ia menegaskan kartel dilarang dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

"Akibat permainan kartel bawang putih ini, masyarakat sangat dirugikan bahkan dalam lima tahun terakhir inflasi yang terjadi bulan lalu adalah yang tertinggi. Penyebabnya adalah bawang putih," tuturnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua