Melihat pelaksanaan tujuan pembangunan mileniuum (millenium development goals, MDG's) di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2000 silam, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan pemerintah gagal menyejahterakan rakyat.
Hal itu diperkuat dengan kesimpulan organisasi masyarakat sipil yang menyebut pelaksanaan MDGs dari tahun 2000–2015 hanya menghasilkan kesenjangan di berbagai bidang dan memarjinalkan harkat manusia.
Salah satu bentuk kegagalan itu, menurut Timboel terlihat dari rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, yaitu berada di posisi 124 dari 158 negara peserta. Sementara, indeks kelaparan di Indonesia dalam kurun waktu 2003–2012 hanya turun 0,47 poin dari 12,47 menjadi 12.
Melihat fakta tersebut, mengacu Global Hunger Index, Timboel menilai Indonesia masih dalam status “kelaparan serius.” Padahal, untuk mengentaskan kemiskinan, Timboel merasa pemerintah sudah menaikan anggaran dari Rp23,4 triliun di tahun 2005 mencapai hampir Rp100 triliun di tahun 2012.
“Itu bukti Indonesia gagal mencapai MDGs. Pemerintah SBY harus mengakui fakta-fakta kegagalan tersebut,” kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan singkat, Senin (25/3).
Dari pantauannya, Timboel meyebut kemiskinan terjadi di komunitas pekerja seperti sektor formal dan informal serta pekerja migran (TKI). Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu menurutnya karena pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan menerapkan politik upah murah. Apalagi, sampai saat ini pemerintah dianggap belum serius menjalankan jaminan sosial (Jamsos) untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, UU SJSN dan UU BPJS.
Persoalan itu bagi Timboel diperparah oleh buruknya kepastian dan perlindungan kerja serta minimnya penegakan hukum. Oleh karenanya, mengingat program MDGs akan berakhir tahun 2015 nanti dan saat ini PBB telah menunjuk tiga pimpinan negara, termasuk Indonesia untuk merancang program pasca MDGS, Timboel menuntut agar kesejahteraan pekerja diperhatikan.