Jumat, 05 April 2013

Jasa Hukum Dibatasi dalam Pasar Tunggal ASEAN

Permenakertrans tentang jabatan-jabatan yang tak boleh diduduki asing juga diperhatikan.
FNH


Dalam dua tahun ke depan, Indonesia akan memasuki pasar tunggal negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Economic Community/AEC). Pada dasarnya AEC membuka peluang integrasi ekonomi melalui empat pilar. Salah satunya, ASEAN menjadi pasar tunggal dengan elemen aliran bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terdidik.


Meskipun pada dasarnya AEC 2015 berbasis pada aliran bebas barang dan jasa, bukan berarti tak ada proteksi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi beberapa sektor dan jasa. Menurut Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, Iwan Suyudhie Amri, Indonesia masih membuat batas-batas dalam pelaksanaan AEC 2015. Salah satunya, jasa hukum advokat atau pengacara.


Ditegaskan Iwan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan peluang asing masuk sepenuhnya ke dalam sektor tersebut. "Lawyer itu tidak masuk," kata Iwan kepada hukumonline, Kamis (04/4).


Kepala Subdirektorat Kerjasama ASEAN Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Donna Gultom, menegaskan hal senada. Ia mengatakan tak semua sektor jasa akan bebas masuk pada skema AEC 2015. Pemerintah masih memberikan perlindungan terhadap jasa hukum. “Tetap tidak boleh kalau lawyer. Selama ini kan lawyer asing yang ada di Indonesia tetap tak boleh (litigasi—red) ke ruang sidang,” ucapnya.


Meskipun lawyer tak bisa masuk ke litigasi, selama ini jasa hukum non-litigasi sudah terbuka bagi asing. Dalam AEC 2015, jasa yang sangat terbuka adalah akuntan, dokter, dan perawat. Tetapi Donna memastikan persyaratannya harus ketat, misalnya mereka harus bisa berbahasa Indonesia.


Kehadiran tenaga kerja profesional asing ke Indonesia dalam kerangka pasar tunggal ASEAN memang sulit dihindari. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia Indonesia menjadi penting, terutama untuk sektor-sektor jasa yang terbuka penuh bagi asing.


Menurut Iwan Suyudhie Amri, Pemerintah tetap memperhatikan regulasi nasional terkait masuknya tenaga kerja profesional asing. Apalagi selama ini muncul kekhawatiran sejumlah pihak atas dampak negatif liberalisasi jasa. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA). Lampiran Permenakertrans ini  memuat 19 jabatan yang tak boleh diduduki TKA.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua