Kamis, 11 April 2013

Penyerang Lapas Cebongan Dibawa ke Peradilan Militer

ANT


Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan sebelas pelaku penyerangan Lapas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, 23 Maret 2013 akan diadili di peradilan militer. "Mereka adalah anggota TNI, maka sudah selayaknya yang melakukan peradilannya itu bukan peradilan umum, tetapi peradilan militer, dan ini sesuai UU," kata Menhan saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (11/4).


Kalau seorang anggota TNI melakukan tindak pidana maka tempatnya itu peradilan militer, dan ditindak menurut KUHP dan KUHP Militer, ujarnya. Jadi, kata Purnomo, bila seorang anggota militer melakukan tindak pidana mendapat hukuman lebih berat dari masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana. Karena yang diberlakukan adalah KUHP dan KUHP Militer, dan UU lain yang terkait dengan pidana.


"Kita ingin meyakinkan publik bahwa kita akan melakukan secara terbuka dan transparan dalam proses peradilan militer tersebut," tuturnya.


Ia menambahkan, ada yang mengusulkan agar dibentuk dewan kehormatan militer. Namun sejauh ini dewan kehormatan militer tak perlu dibentuk karena tindak pidana ini dilakukan oleh para prajurit dan bintara, dan ini bukan pelanggaran HAM.


Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Budiman sependapat dengan tidak perlunya mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Selain karena tidak ada alasan diadili di peradilan umum, juga penyerangan dilakukan tidak dalam kapasitas diperintah komandan.


Menurut dia, di internal TNI, sebenarnya seorang prajurit sangat takut kalau sampai melakukan pelanggaran karena akan dihadapkan pada dua hukuman, yaitu hukum disiplin prajurit dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua