Sabtu, 11 May 2013

Korporasi Dinilai Kurang Manfaatkan Komnas HAM

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berpotensi muncul dalam kegiatan bisnis.
ADY


 


 


Anggota Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, mengatakan pihak swasta belum pernah memanfaatkan keberadaan Komnas HAM untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran HAM yang berpotensi timbul dalam kegiatan bisnis. Apalagi, dalam catatan tahunan 2012, Komnas HAM mendata jumlah pengaduan masyarakat yang masuk terkait dengan tindakan pihak swasta berada di peringkat kedua teratas setelah Polri. Menurutnya, aktor yang menjadi pelanggar HAM cenderung mengalami perubahan sejak tahun 1990-an sampai sekarang.


Misalnya, pada masa pemerintahan orde baru, pelanggar HAM lebih banyak dilakukan oleh aktor negara seperti militer. Namun, saat ini, seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi, aktor pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aktor non negara seperti perusahaan dan korporasi. Walau cukup banyak pengaduan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pihak swasta, sayangnya sampai saat ini fungsi Komnas HAM belum digunakan secara optimal oleh swasta.


Seperti kurun waktu 2009–2012, Otto melanjutkan, perusahan di sektor Minerba kerap dilaporkan masyarakat. Dari laporan itu jenis pelanggaran yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan hak untuk hidup, kesejahteraan, rasa aman dan memperoleh keadilan. Tak jarang, kegiatan yang dilakukan perusahaan sektor itu menjamah langsung lingkungan masyarakat adat dan berujung konflik.


Namun, jika pihak swasta mau memanfaatkan fungsi Komnas HAM, maka konflik yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM itu bisa dicegah. “Komnas HAM belum pernah diajak korporasi untuk memberikan penyuluhan HAM (untuk internal perusahaan,-red),” kata Otto dalam diskusi di Jakarta, Rabu (9/5).


Apalagi, dalam perkembangan ke depan, Otto berpendapat HAM dan lingkungan tercakup dalam pidana khusus. Selaras dengan itu, tak menutup kemungkinan jika nanti ada audit untuk pihak swasta, terutama korporasi, sejauh mana upaya yang mereka lakukan dalam rangka pemenuhan HAM kepada masyarakat.


Untuk itu Otto berharap ke depan, dunia usaha dan Komnas HAM bisa lebih intensif bersinggungan dalam rangka membahas soal pemenuhan dan penegakan HAM. “Sebenarnya kita lebih baik mencegah terjadinya masalah ketimbang menghadapi masalah,” tukasnya.


Pada kesempatan yang sama rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan, setidaknya ada tiga hal yang harus berjalan secara sinergis. Pertama, terciptanya kondisi perekonomian yang baik. Dalam hal itu, Anis melihat perekonomian Indonesia tergolong bagus.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua