Senin, 20 May 2013

BPJS Harus Perhatikan Pengendalian Mutu dan Biaya

Untuk menemukan formulasi yang tepat antara kualitas pelayanan dan biaya kesehatan.
ADY


 


Direktur Pelayanan PT Askes, Fajriadinur, mengatakan dalam melaksanakan BPJS Kesehatan, hal penting untuk diperhatikan adalah kendalimutudanbiaya dalam pelayanan kesehatan yang digelar. Kedua hal itu sangat dipengaruhi oleh tindakan dokter dalam melayani pasien. Mengacu amanat UU SJSN dan UU BPJS, Fajriadinur mengatakan salah satu prinsip adalah keberlanjutan. Untuk itu mutu dan biaya pelayanan kesehatan BPJS nantinya harus berjalan efektif dan efisien.


Fajriadinur mengatakan selama ini PT Askes kerap dianggap hanya menekankan kendali biaya tanpa mementingkan mutu dalam menjalankan program jaminan kesehatan. Menurutnya, hal itu menunjukan adanya kebutuhan medis dari masyarakat yang cukup besar. Selaras dengan itu Fajriadinur mengakui masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap PT Askes yang tahun depan beralih menjadi BPJS Kesehatan. Contohnya, ketika berkeliling Indonesia beberapa waktu lalu, ia bertemu dengan kelompok masyarakat yang mengidap penyakit tertentu namun tidak bisa dicakup dalam program asuransi yang ada sekarang.


Mengetahui kalau BPJS Kesehatan menjamin penyakit yang didera kelompok masyarakat tersebut, Fajriadinur mengatakan mereka sangat antusias untuk bergabung dengan BPJS pada 2014. Oleh karenanya, selain dibutuhkan kualitas pelayanan yang baik serta biaya yang sesuai, BPJS membutuhkan peserta dalam jumlah banyak. Jika hal itu tak tercapai, Fajriadinur khawatir pada awal BPJS Kesehatan beroperasi, tak sanggup membayar klaim yang diajukan peserta.


Dalam menentukan kendali mutu dan biaya untuk BPJS, menurut Fajriadinur perlu juga diperhatikan peristiwa terakhir dimana 16 RS sebagai bagian dari penyedia layanan kesehatan untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) mengundurkan diri. Menurutnya, banyak RS swasta yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran Indonesia Case Base Group's (INA CBG's). Sehingga, RS swasta tak puas dengan besaran biaya yang ditetapkan lewat sistem yang dibentuk Kemenkes itu. Namun, hal itu menurutnya bagian dari dinamika untuk mencari keseimbangan antara kendali mutu dan biaya.


Bagi Fajriadinur, mencari titik keseimbangan antara kendali mutu dan biaya sangat penting untuk BPJS. Apalagi, ketika BPJS Kesehatan beroperasi, sistem pembayaran yang digunakan adalah INA CBG's. “Ini dinamika untuk evaluasi, apakah ada yang belum efektif dan efisien atau belum terakomodir,” katanya dalam seminar di kantor pusat PT Askes Jakarta, Senin (20/5).


Sejalan dengan itu Fajriadinur mengingatkan, kewajiban untuk mengembangkan mutu tertuang dalam perintah UU SJSN dan BPJS. Serta Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes) mengamanatkan Kemenkes untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Berdasarkan hal itu, Fajriadinur mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi profesi kedokteran dan RS untuk memberikan masukan kepada Kemenkes terkait rancangan peraturan pelaksana tersebut.


Pada kesempatan yang sama Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Menaldi Rasmin, soal kendali mutu, profesi kedokteran perlu terlibat sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Menurutnya, hal itu dapat didorong dengan regulasi yang diterbitkan KKI. Dalam menjalankan fungsinya, KKI punya kewenangan untuk mengatur, menetapkan dan membina dokter dalam rangka menjaga kualitas dokter. “KKI itu untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua