Kamis, 30 May 2013

Bermula dari Rechtshogeschool

Lokasi Kementerian Pertahanan di jalan Medan Merdeka Barat adalah bekas tempat Rechtshoogeschool.
MYS
Lokasi pertama Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) didirikan pada 28 Oktober 1924. Foto: commons.wikimedia.org


Coba tanya mahasiswa atau dosen fakultas hukum, tanggal berapa Hari Pendidikan Tinggi Hukum diperingati. Tak ada jawaban pasti? Bisa jadi karena memang tidak ada peringatan khusus Hari Pendidikan Tinggi Hukum dalam kalender. Fakultas-fakultas hukum pun umumnya tidak menjadikan hari pendidikan tinggi hukum sebagai momentum khusus. 


Bisa juga karena harinya bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Ya, Hari Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia bisa merujuk pada momen pendirian Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) pada 28 Oktober 1924. Kala itu, Gubernur Jenderal D Fockt membuka sekolah tinggi hukum ini pertama kali di sekitar Museum van het Bataviascshe Vennotschap van Kunsten en Wetenschappen, yang kini dikenal sebagai gedung Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Tahun ini berarti pendidikan tinggi hukum sudah memasuki usia 89 tahun.


Tetapi, menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Menyelaraskan Pembaruan Hukum (KHN, 2009) jika acuannya setelah kemerdekaan, maka sejarah pendidikan tinggi hukum di Indonesia merujuk pada pendirian Yayasan dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pada 17 Februari 1946. Begitu pula kalau didasarkan pada pendirian Universitas Indonesia yang cikal bakalnya adalah Universiteit van Indonesie. Kalau merujuk ke sini, maka usia pendidikan tinggi hukum adalah 67 tahun.


Lama pendidikan di Rechtshogeschool (RHS) lima tahun, yang dibagi ke dalam tahap ujian kandidat (candidaatsexamen) dan tahap ujian doktoral. Untuk memperkuat sistem pendidikan di RHS, dikeluarkanlah Statblad 1924 No 457 yang telah diperbaiki dan diubah terakhir dengan Statblad1936 No 438.


Pembukaan sekolah hukum, bermula di Serang sebelum ke Batavia, sejalan pula dengan kebutuhan kolonial atas tenaga-tenaga yang akan bekerja di peradilan (landraad). Segelintir orang yang lulus dari RHS melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda. Tetapi Daniel S. Lev mencatat dalam bukunya Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan (1990), sejak pembukaan RHS, semakin banyak orang yang terdidik di dalam negeri. Sebagian diantaranya kelak menjadi hakim.


Selama pendudukan Jepang, RHS ditutup. Tetapi pada masa pendudukan Jepang, sebuah daftar lulusan fakultas hukum dikeluarkan. Tercatat ada 274 lulusan fakultas hukum pada awal 1942. Dari jumlah itu, 146 orang belajar di Batavia, 107 orang di Leiden, 9 orang di Utrecht, dan sisanya 12 orang tak diketahui informasinya (Lev, 1990: 26).


Setelah kemerdekaan, terutama pada dekade 1950, semakin banyak fakultas hukum berdiri. Fakultas Hukum di Universitas Airlangga (1954), Universitas Sumatera Utara (1954), Universitas Pattimura (1956), Universitas Hasanuddin (1956), Universitas Padjajaran (1957), Universitas Diponegoro (1957) dan Universitas Sriwijaya (1957). Fakultas Hukum yang berdiri pada 1960-an antara lain Universitas Udayana. Pada 1990-an, ada lebih dari 200 perguruan tinggi yang membuka fakultas hukum, dengan lulusan sekitar 13.000 orang per tahun. Kini, jumlahnya tentu saja semakin banyak (Mardjono, 2009).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua