Kamis, 30 May 2013

UGM: Jangan Anggap PTN sebagai Korporasi

Tapi ahli dari pemohon tetap yakin UU Dikti menyingkirkan rakyat miskin.
ASH


Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum pendidikan yang diatur UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) tidak sama dengan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan oleh MK.


“Menyamakan otonomi pendidikan tinggi negeri (PTN) yang berbentuk badan hukum bagi penyelenggara pendidikan tinggi dalam UU Dikti dengan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah kesimpulan yang keliru,” kata kuasa hukum UGM Tata Wijayanta menyampaikan pandangannya dalam sidang lanjutan pengujian UU Dikti yang dimohonkan Komite Nasional Pendidikan Tinggi (KNP)di Gedung MK, Kamis (30/5).


Tata mengatakan UU BHP mengharuskan suatu pengelolaan tertentu menyebabkan kekakuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menjadikan satu pola pengelolaan sebagai suatu keharusan norma hukum.


Sementara dalam UU Dikti keberadaan nomenklatur PTN satuan kerja, PTN badan layanan umum, dan PTN badan hukum adalah pilihan status. Bukan penyeragaman pola pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.


Menurut Tata konstruksi berpikir orang awam yang mendudukan PTN badan hukum seolah identik sebagai korporasi adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, badan hukum dalam kerangka korporasi mendudukkan laba sebagai motivasi. Sedangkan badan hukum dalam kerangka pola penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah nirlaba.


Hal itu ditegaskan dalam Pasal 63 UU Dikti yang menyebutkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba. Dalam pengujian UU Dikti ini, selain UGM, Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengajukan diri sebagai pihak terkait.


Singkirkan Masyarakat Miskin

Dalam persidangan kali ini, pemohon mengajukan sejumlah ahli, salah satunya ahli pendidikan,Prof H.A.R. Tilaar. Dalam keterangannya, Tilaar secara tegas menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Dikti, berimplikasi menyingkirkan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, sehingga UU ini tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua