Bank Dunia menyatakan inisiatif penentuan harga dalam pasar emisi karbon yang sedang berkembang di banyak dunia merupakan hal yang penting guna menanggulangi krisis perubahan iklim.
"Meski generasi pertama dari pasar karbon masih tergopoh-gopoh, tetapi penentuan harga karbon yang lugas belum pernah sepenting ini bila kita ingin menghindari bahaya dari perubahan iklim," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rachel Kyte, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/5).
Ia memaparkan, saat ini telah terdapat beragam inisiatif penentuan harga karbon baru yang bermunculan di lebih dari 40 pemerintahan nasional dan 20 yurisdiksi subnasional. Mereka, ujar dia, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan mekanisme yang menempatkan harga terkait emisi karbon.
Untuk itu, Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan bertajuk "Mapping Carbon Pricing Initiatives", yang memaparkan tentang prospek pengembangan dari skema perdagangan emisi karbon baik yang sudah ada maupun yang baru. "Ini merupakan kemajuan pada tingkat negara yang memberikan harapan inovasi, energi, dan berpandangan jauh di antara orang-orang baik di dalam sistem nasional maupun subnasional yang meyakinkan Bank Dunia penentuan harga karbon sedang bermunculan dan pasar karbon memiliki masa depan," katanya.
Sebagaimana telah diberitakan, Indonesia dan Inggris juga telah menjalin kesepakatan untuk mengembangkan "software" (piranti lunak) Calculator 2050 atau Penghitung Karbon 2050 yang bermanfaat untuk menghitung dan memperkirakan dampak emisi gas buang karbon. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengembangkan Penghitung Karbon 2050 di Indonesia, sebagaimana telah dimanfaatkan selama ini di Inggris untuk mengukur dampak emisi gas buang seperti dari industri, kendaraan bermotor, rumah tangga dan gas efek rumah kaca.
Dengan demikian, Penghitung Karbon 2050 diharapkan bisa dioptimalkan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam memperkirakan efek gas buang dari peralatan rumah tangga atau industri.
Sementara itu, pakar pertanian dari Universitas Brawijaya Malang Kurniatur Hairiah mengatakan bahwa agroforestri yang diimplementasikan pada tempat-tempat dengan cadangan karbon rendah dan nilai ekonomi rendah akan mampu menurunkan emisi karbon hingga 30 persen. "Selain itu implementasi agroforestri ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi penggunaan lahan sekitar 20 persen," katanya di Malang, Minggu (26/5).
Akan tetapi, lanjutnya, nilai keuntungan tersebut di lapangan akan bervariasi, tergantung pada produksi pohon yang dipengaruhi oleh kesesuaian jenis pohon dengan lokasi yang dipilih, manajemen lahan serta permintaan pasar.