Rabu, 12 Juni 2013

Dikenai Cukai Ganda, Perokok Uji UU PDRD

Pemohon minta MK batalkan pasal-pasal yang diuji
ASH

Beberapa tokoh yang mengaku sebagai perokok sejati keberatan atas ketentuan pajak cukai atas rokok yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke MK. Soalnya, selain UU PDRD, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, juga telah menetapkan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung yang dipungut negara atas produk rokok.

Tercatat sebagai pemohon yaitu Hendardi, Mulyana Wirakusumah, Neta S Pane, Bambang Isti Nugroho, dan Aizzudin. Spesifik, mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 UU PDRD yang menetapkan pajak cukai rokok sebagai pajak daerah.

“Apabila produk rokok dikenakan lagi pajak cukai rokok seperti diatur UU PDRD, justru akan menimbulkan ketidakadilan karena perokok dibebani pajak dua kali,” ujar Hendardi usai mendaftarkan uji materi UU PDRD di Gedung MK, Rabu (12/6).            

Misalnya, Pasal 1 angka 19 menyebutkan pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) jenis pajak provinsi salah satunya pajak rokok.

Hendardi menegaskan pasal-pasal itu merugikan produsen rokok yang kemudian beban pungutan cukai rokok dialihkan kepada konsumen terakhir (para pemohon selaku perokok) atau pemikul pajak sebenarnya. Menurutnya, sistem pemungutan pajak rokok mengacu pada tarif cukai di tingkat pusat. Akibatnya, pembebanan pajak yang berbeda antara warga negara perokok dan para pemikul pajak daerah lainnya.

“Warga negara perokok pemikul pajak daerah selain pajak rokok yang ditetapkan berdasarkan desentralisasi dan pajak rokok mengacu pada besaran cukai rokok yang sentralistik,” katanya.

Dia menjelaskan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 UU PDRD yang mengatur beban terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok, memicu kenaikan harga rokok begitu tinggi. Hal ini menjadi beban para perokok sebagai pemikul pajak rokok terakhir.

Menurutnya, ketentuan itu menimbulkan pajak ganda (double tax) yang dilarang hukum perpajakan karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara. Terlebih, sesuai putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 yang menyatakan merokok adalah suatu kegiatan legal.   

“Ini juga bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak cukai rokok telah dipungut oleh pemerintah pusat,” kata pria yang mengaku jug gemar menghisap cerutu itu. “Kita minta MK membatalkan pasal-pasal karena bertentangan dengan UUD 1945.” 

Sementara itu, Netta S Pane menceritakan pengalaman perlakuan diskriminasi yang terjadi atas pelarangan merokok di sejumlah tempat. Mereka mengklaim bahwa uji materi ini juga untuk membela para petani tembakau Indonesia yang secara tak langsung menjadi korban kampanye anti asap rokok.

“Padahal rokok ini sangat Indonesia. Kretek dilahirkan putra Indonesia sejak dulu. Bicara rokok juga bicara kesejahteraan banyak orang,” dalih Neta. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua