Rabu, 03 July 2013

LSM Beri Masukan Terkait Ketentuan Alat Bukti

Hakim juga disarankan tak rajin gunakan BAP di persidangan.
M-15


Komisi III DPR rajin menggelar forum mencari masukan untuk rancangan KUHAP (RKUHAP) maupun RKUHP. Banyak masukan dari berbagai pihak telah ditampung DPR. Salah satu pihak itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).


Kepada Komisi III, sekira Mei 2013, Kontras mengusulkan penambahan materi pada Pasal 175 ayat (2) RKUHAP. Menurut Kontras materi pada Pasal 175 RKUHAP hanya mengatur mengenai alat bukti yang sah, tidak boleh didapat dengan melanggar hukum.


Menurut Alex, aktivis Kontras, seharusnya ketentuan pasal tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab rumusan pasal tersebut tidak mengatur konsekuensi jika alat bukti tersebut didapat dengan melawan hukum.


“Jika alat bukti didapat dengan melawan hukum, maka alat bukti yang diajukan tidak bisa digunakan dalam persidangan dan konsekuensinya alat bukti tersebut harus batal demi hukum,” tutur Alex ketika dihubungi hukumonline, Senin (1/7).


Lebih lanjut, Alex mengatakan jika tidak ada konsekuensi, maka rumusan Pasal 175 RKUHAP sama saja dengan Pasal 117 KUHAP yang berlaku saat ini. Pasal 117 itu mengatur keterangan saksi tidak boleh diambil di bawah tekanan, tetapi tidak ada konsekuensinya.


Seharusnya, kata Alex, konsekuensinya adalah keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain konsekuensi, harus diatur pula beban pembuktian berada di pihak siapa terkait apakah alat bukti tersebut diperoleh dengan melanggar hukum atau tidak.  “Rumusan Pasal 175 ayat (2) RKUHAP itu bagus, tapi tidak ada taringnya,” imbuhnya.


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menguatkan masukan Kontras dengan data-data. Tercatat oleh LBH Jakarta pada 2005, sebanyak 81,1 persen tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di penyidikan. Kemudian meningkat pada 2008 menjadi 83,6 persen orang yang mengalami penyiksaan saat diperiksa polisi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua