Senin, 08 July 2013

Bupati dan DPRD Maybrat Ingin Pindahkan Ibukota

ANT


Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat meminta memindahkan ibukota pemerintah Daerah ke Ayamaru dalam sidang pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Mahkamah Konstitusi (MK).



Pemohon I Bupati Bernard Sagrim dan Pemohon II Ketua DPRD Moses Murafer mempermasalahkan UU Pembentukan Kabupaten Maybrat yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.



Kuasa Hukum Pemohon Andi Asrun, saat membacakan permohonan di Jakarta, Senin, mengatakan kedudukan Ibukota Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan.



Asrun juga mengungkapkan bahwa ketentuan tersebut telah menimbulkan konflik horizontal antarsuku.



"Pada tanggal 20 Januari 2009 di Kampung Yokase Distrik Ayamaru Utara telah terjadi konflik antara Suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat yang mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas dan prasarana Pemerintah Ayamaru Utara yang dirusak oleh massa," kata Asrun.



Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah hingga saat ini belum melakukan pembangunan infrastruktur karena letak geografis Kumurkek yang jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat.



Hal ini masih dipersulit dengan belum adanya sarana, prasarana dan infrastruktur dasar guna menunjang kelangsungan dan kelancaran pemerintahan, seperti belum adanya jalanan, jembatan, dan gedung pemerintahan.



Dengan demikian, Asrun meminta MK memberikan penafsiran yang tegas terhadap UU Pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada intinya memerintahkan pemerintah pusat agar menempatkan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat terpusat di Ayamaru.



Sidang perdana pengujian UU Pembentukan Kabupaten Maybrat ini dipimpin Akil Mochtar sebagai ketua majelis panel didamping anggotanya Maria Farida dan Hamdan Zoelva.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua