Rabu, 17 Juli 2013

Karyawan Chevron Terbukti Rugikan Negara

Hakim anggota dua menyatakan tak sependapat dengan dakwaan penuntut umum.
INU
Kukuh Kertasafari (kiri) bersama pengacaranya, Maqdir Ismail (kanan) usai sidang pembacaan vonis. Foto: SGP


“Kami pikir-pikir,” kata Jaksa Surma ketika ditanya wartawan akan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/7) dengan terdakwa Kukuh Kertasafari. Terdakwa adalah Team Leader Produksi di Sumatera Light South (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia.


Majelis hakim terpaksa mengambil keputusan secara voting berdasarkan Pasal 182 KUHAP untuk menjatuhkan hukuman dua tahun penjara bagi terdakwa. Ditambah denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Lantaran, anggota hakim dua, Slamet Subagyo berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Sudharmawatinigsih dan anggota hakim satu Antonius Widiantoro.


Dua hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan subsidair penuntut umum. Yaitu, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 64 KUHP.


Menurut dua hakim, selain sebagai team leader produksi SLS, Kukuh diangkat sebagai koordinator tim penanganan isu sosial/lingkungan (Environmental Isues Settlement Team/EIST) SLS Minas PT CPI. Tugas tim tersebut diantaranya mengoordinir departemen di SLS tentang klaim tanah yang diduga terkontaminasi akibat kegiatan produksi masa lalu.


Periode Oktober 2009-2012, terdakwa menetapkan 28 lahan terkontaminasi minyak sebagai tanah terkontaminasi limbah minyak (COCS). Penetapan itu dilakukan tanpa pengujian secara benar terhadap konsentrasi tanah tercemar, Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) yang tidak sesuai dengan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis. Pada peraturan tersebut tertulis, konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis tidak lebih dari 15 persen.


Setelah penetapan 28 lokasi itu, Kukuh menghubungi Herland, direktur PT Sumigita Jaya (PTSJ). Kemudian, bersama-sama Tim IMS-REM melakukan pembersihan/pengangkatan tanah menggunakan dump truck milik PTSJ dari beberapa sumber di tiga titik. Kemudian, PTSJ melakukan pekerjaan bioremediasi yang diperoleh dari CPI.


Proyek tersebut, menurut dua hakim seharusnya tak dilakukan. Apalagi diperkuat oleh pengujian sampling tanah terkontaminasi minyak bumi CPI, pada 25 Juli 2012 oleh tim ahli bioremediasi yaitu Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno. Temuan tim menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan sampel dinyatakan terpapar minyak mentah tidaklah benar. Kukuh dan Herland tetap menjalankan proyek bioremediasi. Apalagi, PTSJ tak memiliki kompetensi teknis mengelola limbah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua