Rabu, 24 July 2013

Aturan PHK Karena Pekerja Diproses Pidana Diuji ke MK

Karena menghilangkan hak pekerja atas pesangon.
ASH


UU Ketenagakerjaan kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya masih dari kalangan pekerja. Kali ini ketentuan yang diuji adalah aturan kompensasi PHK terhadap pekerja yang sedang ditahan dalam proses pidana dan aturan tentang kompensasi bila pekerja mengundurkan diri. Dua ketentuan tersebut masing-masing diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan.


Adalah pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Pasuruan Jawa Timur yang memohon pengujian Pasal 160 ayat (3) dan (7) serta Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan ke MK. ”Ribuan anggota kami banyak yang mengeluh dan ’terancam’ dengan berlakunya pasal-pasal itu,” kata pengurus FSPMI Pasuruan, Jazuli dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Rabu (24/7).   


Misalnya, Pasal 160 ayat (7) menyebutkan ”Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”


Sedangkan Pasal 162 ayat (1) menyebutkan ”Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”  


Jazuli mengatakan dalam praktiknya banyak pekerja yang tengah diproses hukum pidana sudah bisa di-PHK tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap. Hal itu merampas hak-hak buruh untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus melanggar asas praduga tak bersalah.


”Ini kaitannya dengan Pasal 160 ayat (3) yang menyebut pengusaha dapat mem-PHK pekerjanya jika pekerja tidak bekerja setelah 6 bulan karena dalam proses perkara pidana,” kata Jazuli.  


Dia menilai Pasal 160 ayat (7) merampas hak-hak pekerja karena pekerja tidak mendapat uang pesangon seperti dijamin Pasal 156 ayat (1) yang menyebutkan dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya. Akan tetapi, dengan alasan melakukan kesalahan berat, komponen uang pesangon itu dihilangkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua