Kamis, 25 July 2013

Organisasi PBH se-Indonesia akan Teken Pakta Integritas

Implementasi peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.
MYS/INU

Pemerintah mengumpulkan pimpinan 310 organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) se-Indonesia yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum. Mereka dipersiapkan untuk menandatangani perjanjian pelaksanaan bantuan hukum (bankum). “Rakernas bankum akan dibuka oleh Presiden di Istana Negara,” jelas Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasionl (BPHN) Wicipto Setiadi.

Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum akan berlangsung Jum’at (26) dan secara simbolis dibuka Presiden di Istana Negara. Inilah Rakernas pertama yang mengumpulkan pimpinan organisasi PBH se-Indonesia pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan peraturan teknisnya.

Dijelaskan Wicipto, dalam acara Rakernas Bantuan Hukum, para pimpinan OBH akan menandatangani perjanjian pelaksanaan bantuan hukum sebagai implementasi Peraturan Pemerintah  (PP) No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Bahkan ada kemungkinan para pimpinan PBH diminta menandatangani pakta integritas. “Juga akan ada penandatanganan pakta integritas antara Menkumham dan ketua-ketua atau direktur organisasi bantuan hukum,” tambah Wicipto.

Ke-310 PBH yang lolos verifikasi berhak mendapatkan dana bantuan hukum untuk digunakan mendampingi warga miskin pencari keadilan. Anggaran tahun 2013 mengalokasikan Rp40,8 miliar dana bantuan hukum yang penggunaannya tergantung pada kegiatan bantuan hukum PBH. “Dana bisa diakses per 1 Juli 2013,” jelas Ketua Panitia Verifikasi dan Akreditasi PBH tersebut.

Dalam konteks penggunaan dana APBN itulah pemerintah menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas sebagai tekad untuk menjalankan program bantuan hukum, mengelola anggarannya dengan baik dan transparan, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Sebelumnya, sejumlah PBH yang diwawancarai hukumonline tidak terlalu mempersoalkan kewajiban pelaporan keuangan dan menjaga integritas. Sebab, selama ini penggunaan dana bantuan hukum di masing-masing PBH juga dipertanggungjawabkan. PP No. 42 Tahun 2013 menegaskan PBH wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Menkumham secara triwulan, semesteran, dan tahunan

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua