Selasa, 13 Agustus 2013

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur Oleh: Bimo Prasetio *)

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Dari perhitungan Ustaz YM dengan Hotel Horison, diperkirakan dapat memberikan bagi hasil hingga 8% kepada peserta PU nantinya. Dan jika ada kelebihan, maka kelebihan itu yang akan disedekahkan ke pesantren di Indonesia. Sampai di sini, tidak ada masalah yang timbul. Rencana pembangunan terus berjalan, peserta PU pun semakin bertambah.


Kerjasama Usaha PU dalam kacamata Perdata

Dari sekian banyak orang yang menjadi peserta PU, ternyata tidak seluruhnya memiliki niat ingin berinvestasi bisnis, beberapa mendonasikan sebagai investasi di akhirat dengan tujuan bersedekah (infak), wakaf atau zakat. Apalagi ketika tertulis penyetornya adalah Hamba Allah.


Jika dilihat dari bentuk kerjasama usaha sang ustaz ini, lebih mendekati pola Mudharabah. Menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dari konsep ini, Ustaz YM secara pribadi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta PU sebagai pemilik modal. Kelebihan PU ini adalah, dengan dana sebesar Rp12 juta, keinginan kita untuk memiliki bagian dalam suatu bisnis hotel menjadi terwakili oleh Ustaz YM sebagai pengelola dana usaha.


Dengan nilai bagi hasil dari keuntungan hingga 8% tadi, itu merupakan nisbah yang ditentukan dalam akad. Dan proyek Hotel inilah yang menjadi objek dari kesepakatan kerjasama usaha bisnis PU. Perlu diingat dalam sistem syariah, Mudharabah diartikan sebagai prinsip profit-loss sharing, artinya, pembagian keuntungan tentu diberikan apabila tercapai keuntungan dalam kegiatan usaha. Sedangkan pembagian beban kerugian terhadap investor (jika terjadi kerugian) adalah sebesar nilai investasinya saja, selebihnya menjadi tanggung jawab pengelola.


Dari perspektif hukum perdata, jika dianalisis dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat diuraikan:

1.    Adanya kesepakatan antara peserta PU dengan Ustaz YM (secara pribadi);

2.    Para pihak dalam kerjasama usaha PU ini harus cakap hukum;

3.    Proyek Hotel sebagai objek perjanjian kerjasama usaha;

4.    Kerjasama usaha di bidang hotel ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.


Perlu diingat, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan secara lisan pun sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dapat dibuktikan. Dari sudut pandang ini, maka kerjasama usaha PU merupakan perikatan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, “Kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak”. Sehingga semua pihak di luar para pihak yang membuat kesepakatan harus menghormatinya.


Sebagaimana diberitakan, tidak ada investor yang mengajukan tuntutan terhadap Ustaz YM, karena objek perjanjian ini sudah jelas, berupa bangunan hotel dan apartemen. Pembelian properti dimaksud menjadi salah satu indikator bahwa bisnis ini bukan seperti skema ponzi yang ternyata investasi bodong, yang ujung-ujungnya dari urusan perdata jadi pidana. Lalu kenapa investasi PU ini kemudian dinilai melanggar hukum atau ilegal?

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua