Kamis, 15 Agustus 2013

Kriminolog: Aturan tentang Airsoft Gun Harus Diperketat

Komunitas tak setuju bila airsoft gun di-illegal-kan.
ALI

Mulyana W Kusumah, kriminolog asal Universitas Indonesia, mendesak pemerintah dan DPR segera membuat landasan hukum untuk menertibkan peredaran airsoft gun.

Banyaknya kasus penyalahgunaan airsoft gun menjadi salah satu alasan di balik usulan yang dilontarkan Mulyana. Ia menuturkan setidaknya sudah ada 11 kasus penembakan menggunakan airsoft gun baru-baru ini. Undang-Undang yang ada dianggap belum tegas mengatur senjata ini. Salah satunya adalah UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

“Perlu landasan hukum baru yang kokoh dan efektif untuk menertibkan peredaran airsoft gun,” ujar Mulyana di Jakarta, Rabu (14/8).

Mulyana menuturkan penyalahgunaan airsoft gun atau air gun dapat dilakukan oleh siapa saja, yang belum tentu terkait jaringan teroris. Berbagai merek senjata ini yang telah dijual bebas sebagai alat olahraga, lanjutnya, tidak terbatas untuk kalangan tertentu. 

Lebih lanjut, Mulyana menilai kecenderungan penyalahgunaan airsoft gun tidak terlepas dari tumbuhnya budaya kekerasan yang melahirkan perilaku kekerasan sebagai cara menunjukkan arogansi sosial, menampilkan kekuasaan maupun teror psikologis (bahkan psywar).

“Polri harus menggalang dukungan masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi setiap  warga negara. Polri harus secara cepat mengungkap para pelaku penyalahgunaan air soft gun, senjata api organik dan non-organik, juga senjata rakitan yang mengganggu rasa aman masyarakat,” ujarnya.

Mulyana mengatakan anggota Polri yang sedang bertugas di lapangan harus lebih menunjukkan kesiagaan profesional, bukan hanya untuk melindungi diri secara individual, akan tetapi juga untuk memperlihatkan ketangguhan institusi dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

“Polri tidak harus mengeluh kepada publik, tetapi harus mengedepankan citra dan kemampuan menciptakan rasa aman masyarakat,” kata Mulyana.

Berdasarkan catatan hukumonline, aturan mengenai airsoft gun juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Pasal 4 ayat (1) Perkap ini mengklasifikasikan airsoft gun (bersama dengan senjata api, pistol angin/air pistol, dan senapan angin/air rifle) sebagai senjata api olahraga.

Sekjen STARS Team, sebuah komunitas airsoft gun di Jakarta, Willian Fajar Lakmansyah mengaku tak masalah bila pengaturan airsoft gun diperketat. Namun, ia tak setuju bila senjata ini di-ilegal-kan. “Saya sih berharap tetap legal, tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Perlu ada undang-undang yang mengaturnya, bukan hanya sebatas Perkap,” ujarnya kepada hukumonline.

Willian berharap harus ada pembedaan antara senjata api, air gun, dan airsoft gun. Ia mengatakan kategori airsoft gun merupakan senjata yang berkekuatan 2 joule. “Contohnya, ada berita bahwa seseorang menembak kaca travel dengan airsoft gun. Untuk orang yang mengerti, itu tidak mungkin. Airsoft gun tak mungkin bisa memecahkan kaca itu, kalau air gun memang mungkin,” ujarnya.

Selain itu, Willian berpendapat bahwa setiap airsoft gun diberikan senjata khusus agar semua orang tahu bahwa itu ‘senjata mainan’. Ia mencontohkan di Amerika Serikat yang mewajibkan tanda oranye (orange tip) di setiap ujung laras airsoft gun. Ini bertujuan untuk membedakan antara airsoft gun dengan senjata api.

“Di Indonesia, sudah ada kesadaran dari komunitas airsoft gun untuk memberikan tanda orange ini,” ujarnya.

Willian juga mengakui adanya penyalahgunaan airsoft gun oleh segelintir orang. Salah satu penyebabnya karena airsoft gun dapat diperoleh dengan mudah dari berbagai merek. Harganya pun beragam, dari 15 ribu hingga 1 atau 2 juta. “Mainan anak kecil yang ada gasnya itu juga masuk kategori airsoft gun,” ujarnya.

Namun, ia tak sependapat bila penyalahgunaan ini menjadi alasan pelarangan airsoft gun. Ia mencontohkan pisau yang juga bisa digunakan untuk menusuk orang. “Yang salah itu orangnya, bukan airsoft gun-nya,” pungkas Willian.

Legalitas Airsoftgun/Airgun
 - Robbie Bakoel
29.09.14 16:49
Singkat saja, solusinya: legal = bayar pajak, bentuknye seperti apa? kalau dilihat dari kacamata UU, lihat PP no. 50 thn. 2010 aturan tentang PNBP. Kalau sampai negara terima uang dari rakyat, berarti legal. Tinggal tata caranya seperti apa dan siapa berhak mengelola pemasukan ini. Bisa, harus ada lobi ditingkat atas antara mabes polri, Perbakin dan pengusaha2nya. hayo sapa yang mau maju???? bukan ular marani gepuk loh. Semoga ada pencerahan baru. Thx, robbie Bakoel.
Grey Area
 - Thomas
17.06.14 09:37
Peraturan kapolri sewenang wenang meluaskan definisi airsoftgun dan airgun ke dalam kategori Senjata Api dan disangkutkan kepada UU drt 12/1951, ini ANEH sekali seolah-olah polri tidak mengerti tata cara pembuatan perundang-undangan di negara ini. Cara2 spt ini sangat berbahaya. Harusnya UU drt diamandemen dan dibuatkan PP nya. Perkap tidak bisa dijadikan alat utk menyita/memidanakan seseorang krn memiliki airgun/airsoft!
aturan sudah ada
 - agus christianto
16.08.13 07:31
aturannya sudah ada, tinggal pelaksanaannya saja
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua