Jumat, 16 August 2013

Imparsial: Hentikan Izin Senjata Api untuk Bela Diri

Pemerintah dan DPR diminta segera membuat UU Kontrol Senjata Api.
ALI

Direktur Eksekutif  Imparsial Poengky Indarti mendesak agar pemerintah dan DPR segera menghentikan pemberian izin senjata api kepada warga sipil untuk bela diri dengan membuat UU tentang Kontrol Senjata Api.

Berdasarkan data BPHN 2011, Poengky menjelaskan jumlah senjata api yang beredar di masyarakat secara legal telah mencapai 41.102 pucuk. Sebanyak 17.983 pucuk berizin untuk bela diri, 11.689 pucuk digunakan untuk polisi khusus, 6.551 pucuk untuk olahraga, dan 4.699 pucuk diperuntukan oleh satpam.

“Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan,” ujar Poengky di Jakarta, Kamis (15/8).

Poengky bukan asal omong. Berdasarkan data Polri pada 2010, setidaknnya ada 58 kasus penyalahgunaan senjata api. “Senjata itu seharusnya digunakan untuk membela diri oleh warga sipil, tetapi disalahgunakan oleh pemiliknya,” jelas Poengky.

Karenanya, ia berharap pemerintah segera membentuk kebijakan yang komprehensif di dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api. Salah satunya adalah dengan segera membentuk Undang-Undang tentang Kontrol Senjata Api menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama.
 

Peraturan tentang Senjata Api

1.    UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
2.    UU No. 12 Tahun 1951yang mengubah UU No. 8 Tahun 1948
3.    UU No. 20 PRP Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu
4.    PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Dirjen Bea dan Cukai
5.    SK Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 tentang Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api
6.    SK Kapolri No Pol: Skep/82/II/2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri
7.    Peraturan Kapolri No. Pol 13/X/2006 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri untuk Kepentingan Olahraga.


Poengky menyarankan agar penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Ia memakai setelah dipakai, senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. “Harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kriminolog asal Universitas Indonesia (UI) Mulyana W Kusumah juga meminta agar pemerintah dan DPR membuat landasan hukum untuk menertibkan peredaran airsoft gun. Ia menilai semakin maraknya penyalahgunaan ‘senjata mainan’ ini menjadi salah satu alasan mengapa airsoft gun harus ditertibkan.

Mulyana mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membuat landasan hukum yang kuat dengan mengganti UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dianggap sudah usang. “Perlu landasan hukum baru yang kokoh dan efektif untuk menertibkan peredaran airsoft gun,” ujarnya, kemarin, Rabu (14/8).

Wallian Fajar Lakmansyah, dari Komunitas Airsoft gun Stars Team Jakarta, mengaku tak masalah bila pengaturan airsoft gun diperketat. Namun, ia tak setuju bila senjata ini di-ilegal-kan. “Saya sih berharap tetap legal, tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Perlu ada UU yang mengaturnya, bukan hanya sebatas Perkap (Peraturan Kapolri),” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua