Selasa, 20 Agustus 2013

Setyo Heriyanto: Agar Sehat, Koperasi Butuh Good Corporate Governance

Seperti mahluk hidup saja. Kalau koperasi tak dikelola baik, maka tanda-tandanya kerdil karena tak ada masyarakat atau konsumen yang mendekati. Apalagi kalau mati, masyarakat mana yang akan mendekati.
INU/M-14
Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto. Foto: SGP

Koperasi seakan menjadi bentuk usaha yang tak banyak berarti dan tidak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun, beragam upaya terus dilakukan pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki daya tahan tinggi dan bermanfaat bagi anggota. Terlebih, menjadikan bentuk usaha yang dapat bersaing dengan badan hukum berbentuk persero.

Oleh karena itu, pemerintah terus menyesuaikan landasan hukum koperasi. Hal itu tertuang dalam perubahan definisi koperasi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Terakhir, pemerintah menerbitkan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1992.

Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasidan Usaha Kecil Menengah, Setyo Heriyanto, menerangkan pemahaman bagaimana koperasi sekarang ini dibangun dan dikelola serta tujuan apa yang ingin dicapai, tentunya berdasarkan undang-undang. Berikut wawancaranya bersama hukumonline:

Definisi koperasi terus berganti, yang kemudian dalam UU No.17 Tahun 2012 dikukuhkan menjadi badan hukum. Sebenarnya, apa makna pergeseran koperasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan?
Sederhana saja. Koperasi mesti menjadi pelaku ekonomi sesungguhnya dan satu saat akan melakukan hal-hal yang bersifat perdata. Kalau bukan badan hukum, apa bisa melakukan itu. Tak ada yang berminat untuk melakukan kontrak dengan kelompok tani, sekalipun tujuannya mengembangkan usaha.

Dalam studi ekonomi pembangunan, ada pranata sosial kelompok usaha bersama. Bentuk yang kerap ditemui seperti kelompok tani, arisan, PKK, PNPM. Paling primitif itu arisan, lalu kelompok tani. Semua kelompok usaha bersama ini belum berbentuk badan hukum, masih taraf latihan. Itu ditunjukkan dengan belum ada kewajiban punya NPWP, menyampaikan laporan keuangan, audit, pertanggungjawaban RAT, bayar pajak karyawan. Setelah taraf itu, ada proses institusionalisasi menjadi lembaga sesungguhnya. Pada taraf ini berarti siap tarung, siap mati di medan laga, siap mengurus dirinya sendiri dan siap mencerdaskan karyawan.

Koperasi era undang-undang lama dilandasi semangat pranata sosial yang loncat untuk ke tahap berikutnya, tapi belajarnya belum khatam. Akibatnya, banyak koperasi yang tertinggal dan akhirnya bubar karena masih membawa sifat-sifat lama. Hanya beberapa yang sudah memahami posisinya sebagai badan hukum. Mencerdaskan koperasi menjadi seperti ini tak pernah dilakukan dari dulu, malah banyak pertanyaan, koperasi mau jadi apa.

Konsekuensi menjadi badan hukum berarti ada yang mengawasi. Struktur organisasi menjadi jelas seperti perseroan, lalu makna kebersamaannya bagaimana?
Terpenting dalam koperasi itu, ada kepentingan yang sama. Dan itu urusan intern pengurus koperasi dengan anggota-anggotanya. Penting pula bagi anggota untuk menjaga komitmen waktu mendirikan, menggunakan jasa koperasi, mempertahankan dan mengembangkan. Jika komitmen itu dimiliki anggota, maka dia hanya tuyul-tuyul yang mau mencari untung sendiri saja. Termasuk komitmen menambah modal, bukan melulu mengandalkan simpanan wajib.

Sudah banyak koperasi yang berpikiran seperti itu?
Jumlahnya sudah banyak. Tapi untuk mengubah pola pikir itu tidak mudah dan tidak cepat. Banyak pula yang ‘mengaku’ sudah menjadi badan hukum. Tapi pelayanan pada anggota saja belum baik, apalagi pada masyarakat.

Yang belum siap berperilaku sebagai badan hukum itu seperti apa?
Begini, mereka-mereka yang pada umumnya mempunyai manajer pasti mempunyai pengurus yang kompeten. Ini sebenarnya sudah langsung masuk atau langsung terjun sebagai badan hukum. Yang enggak itu kan yang memang dia di kepalanya masih ini, masih itu kira-kira. Sekarang banyak yang mengaku badan hukum, tapi ketika tanggal tua, buka lagi tanggal dua. Yang namanya badan hukum itu buka tiap hari. Wong Sabtu-Minggu aja buka. Malah peredaran uang itu kan banyak di Sabtu-Minggu. Iya kan? 

Apakah ada koperasi yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tapi juga bagi masyarakat sekitar?
Manfaatnya tergantung usaha koperasi masing-masing. Kalau koperasi yang merupakan badan hukum itu sehat, tentu masyarakat akan mendekati dan menjadikan koperasi itu besar. Seperti mahluk hidup saja. Kalau tak dikelola baik, maka tanda-tandanya kerdil karena tak ada masyarakat atau konsumen yang mendekati. Apalagi kalau mati, masyarakat mana yang akan mendekati. Karena itu, supaya sehat maka koperasi harus dikelola dengan menerapkan good corporate governance. Perilaku seperti ini tak bisa ditularkan pada lembaga yang masih dalam kelompok pranata sosial.

Apakah koperasi bisa didirikan oleh perseorangan?
Gak bisa. Jangan hanya baca Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012 saja. Kalau orang hukum, pasti tahu siapa subjek dan siapa objek. Badan hukum itu objek yang diberikan, sedangkan subjeknya orang per orang. Jumlahnya berapa? Misalnya 20. Lihat Pasal 7, minimal 20 orang. Kan yang mengesahkan Menteri Koperasi. Kalau satu orang, ya tak akan kita sahkan. Orang per orang itu pengganti subjek.

Pada tahun 1967, koperasi sempat menjadi abdi politik, rezim mana yang paling  mendukung perkembangan koperasi di Indonesia?
Sebetulnya, yang diperlukan koperasi bukan soal dukung-mendukung, tapi memformat yang benar. Pemerintah selalu berusaha memberikan format yang benar. Nah, sekarang kita berikan lintasan yang sirkuitnya itu jelas. Mohon dicatat soal badan hukum legalitas usaha. Tidak berarti setelah mendapat status badan hukum, dia bebas melakukan kegiatan usaha. Bukan begitu. Karena masih ada lagi yang harus dipenuhi yakni izin usaha.

Izin usaha itu beda dengan legalitas usaha. Keduanya dibuat di kementerian yang berbeda. Dulu, orang mengajari badan hukum sekaligus izin usaha. Jadi dia terpuruk karena malas mengisi izin usaha hingga akhirnya usahanya gitu-gitu saja. Usaha yang tidak perlu izin itu kelasnya mikro. Jenis usaha ini tidak perlu izin, tapi paling terdaftar atau dicatat.

Mengenai koperasi itu kan jadi banyak jenisnya, tidak hanya melulu kayak koperasi simpan pinjam, bahkan sekarang koperasi syariah. Apa makna perkembangan ini? Apakah bergeser dari makna sebenarnya?
Tidak. Koperasi selalu kita kembalikan ke Pasal 33 ayat (1) UU. Apa di situ disebutkan bahwa koperasi sebagai pelengkap? Enggak toh. Koperasi itu sebagai pelaku. Pelaku itu bagaimana? Dia ada di ayat (1). Pelaku itu kan mestinya diprioritaskan, kalau tidak diprioritaskan, mestinya dia tidak di ayat (1), bacanya kan gitu. Berarti dia mesti menjadi pelaku utama. Mengapa pelaku utama? Karena dia dimungkinkan dimiliki oleh orang banyak, makanya dia harus menjadi pelaku utama.

Sekarang, dunia ekonomi berkembang. Ekonomi yang paling tradisional dulu namanya barter, lalu peladang berpindah-pindah, lalu agraris, lalu masuk ke industri, lalu masuk ke jasa. Pokoknya jangan diam. Dia mengikuti dengan karakter usaha. Makanya ada koperasi produsen, koperasi konsumsi, koperasi jasa. Di dunia keuangan ada yang namanya koperasi simpan pinjam. Jenis itu hanya untuk membimbing agar dia punya fokus.

Lantas, bagaimana sikap pemerintah terhadap uji materi UU Perkoperasian?Ada pula uji materi mengenai ketentuan badan hukum dalam UU Perkoperasian?
Tidak masalah dan itu biasa. Pemerintah menilainya malah untuk menegaskan tentang badan hukum koperasi. UU Perkoperasian baru berapa bulan. Padahal undang-undang ini dipersiapkan  untuk membangun wajah koperasi lebih makmur di masa mendatang. Koperasi menjadi petarung dalam arena praktik bisnis yang berlaku. Keprihatinan saya, hingga kini tak ada koperasi yang menghasilkan produk dengan label sendiri, karena pasti tidak akan laku. Kalau menjadi badan hukum, maka praktik bisnis akan mengikuti praktik sesuai ketentuan berlaku seperti memiliki ISO, eco labeling, memiliki CSR. Kemudian transparan, selalu diaudit, mematuhi pajak dan sebagainya.Bukan menjadi tempat pencucian uang. Konsumen dapat perlindungan, karyawan sejahtera dan profesional. Itu semua praktik badan hukum.

Koperasi itu dibentuk karena ada keinginan sesama anggota. Ada kekhawatiran karena menjadi badan hukum, koperasi akan menjadi alat korporasi untuk beralih rupa guna mempertahankan sahamnya dari kewajiban divestasi di beberapa peraturan perundang-undangan?
Anggapan itu berarti masih menyepelekan koperasi yang kelasnya masih bisa diakal-akali. Kalau koperasi sudah badan hukum, kekhawatiran itu saya rasa takkan terjadi karena ada kewajiban pengurus koperasi membesarkan. Kalau ada koperasi yang berpendapat seperti itu, berarti koperasi masih dianggap kelas pranata sosial. Masalahnya, dalam praktik usaha perkebunan rakyat didudukkan menjadi plasma terus. Harusnya, intinya itu koperasi, dimana rakyat sebagai anggota plasmanya.Tapi sekarang PT sebagai inti, sedangkan koperasi menjadi kelas lemah. Nanti kita menuju pada koperasi memiliki pabrik dan anggota koperasi menjadi plasma.

Tapi kenyataannya, tak jarang koperasi dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Seperti koperasi langit biru, misalnya?
Kalau ada koperasi yang digunakan untuk kepentingan lain, itu berarti koperasi belum menjadi badan hukum mandiri. Karena bisa diintervensi dari luar. Dalam UU Perkoperasian diamanatkan, agar koperasi menjadi kuat maka koperasi itu harus mandiri dalam pengambilan keputusan dan tidak diintervensi. Tangguh, dalam persaingan. Dalam beberapa kasus koperasi yang terseret kasus hukum menunjukkan kalau koperasi itu masih dianggap pranata sosial, karena masih bisa didikte komandan. Itu yang harus diperbaiki.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua