Rabu, 21 August 2013
Ada BNN, Kasus Narkoba Justru Meningkat
Maraknya kasus narkoba, karena mafia narkoba menilai Indonesia adalah pangsa pasar yang besar.
ALI

Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan narkotika. Namun, keberadaan lembaga ini justru mendapat kritikan karena kasus narkoba justru tak juga berkurang.

Hakim Agung Salman Luthan mengatakan sebelum ada BNN, tingkat kasus narkoba relatif kecil, tetapi setelah kehadiran BNN kecenderungan pidana narkotika naik drastis.

"Ada apa dengan BNN? Kehadirannya malah menambah kuantitas kasus narkoba," ujar Salman dalam diskusi Kamar Pidana MA di Gedung MA, Selasa (20/8).

Salman mengaku mendengar sinyalemen adaya bandar-bandar narkotika yang 'bekerja sama' dengan aparat penegak hukum. Bila mereka mau 'bekerja sama' maka akan ‘dipelihara’, tetapi bila tak mau mereka akan disikat.

"Apa memang karena ini sebabnya?" tanya Salman.

Mantan Kepala BNN Ahwil Lutan tak sependapat bila dikatakan adanya BNN justru kejahatan narkoba semakin banyak. Ia menuturkan kehadiran BNN bukan tiba-tiba, melainkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak era orde baru.

"Kita harus berterima kasih kepada Pak Harto (Soeharto, Presiden Indonesia kedua,-red) yang membentuk badan yang menangani narkoba pada 1971," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) untuk memberantas penyalahgunaan narkoba pada 1971. Lalu, Kepala BAKIN menindaklanjuti dengan membentuk Bakolak, sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan perwakilan dari Depkes, Depsos, Deplu, dan Kejagung.

Setelah itu, pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang diketuai oleh Kapolri secara ex officio untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela. Pada 2002, barulah dibentuk BNN yang mempunyai personil dan anggaran sendiri serta kewenangan yang lebih besar.

Ahwil menilai tak tepat bila pemberantasan narkoba sekarang dibandingkan dengan di era Orde Baru.Kala itu, kejahatan narkotika memang belum terlalu banyak karena income per kapita penduduk Indonesia masih rendah. Namun, seiring dengan bertambahnya income per kapita, mafia narkotika pun mulai melirik pasar Indonesia.

"Jumlah penduduk dan income kita sekarang bertambah, jadi ini pasar yang besar. Dulu kita masih miskin. Sekarang, penduduk kita terbesar keempat di dunia," jelasnya.

Jadi, Ahwil menilai bahwa anggapan bahwa setelah ada BNN, kasus narkoba justru semakin meningkat adalah analisa yang kurang tepat. “Seiring dengan bertambahnya penduduk. Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar bagi pengedar narkoba. Ini juga dialami oleh negara-negara lain di dunia,” ujarnya.

Kepala BNN Anang Iskandar mengatakan bahwa persoalan narkoba sudah menjadi masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Ia mengatakan berdasarkan penelitian UNODC (lembaga PBB yang menangani masalah narkoba), masalah ini tak bisa dihilangkan secara tuntas.

“Masalah ini hanya bisa ditahan. Ditekan saja sudah bagus. Ini kesimpulan dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime),” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.