Banyak hal yang disinggung oleh kandidat tunggal Panglima TNI, Jenderal Moeldoko dalam fit and proper test di Komisi I DPR, Rabu (21/8). Salah satunya adalah peradilan militer. Menurut dia, peradilan militer masih layak untuk menangani kasus yang melibatkan aparat TNI.
“Tentang peradilan militer, menurut saya kita tidak perlu mengembangkan diskursus tentang peradilan militer menjadi umum untuk pelanggaran yang dilakukan prajurit,” ujarnya
Dikatakan Moeldoko, proses hukum di peradilan militer saat ini justru menunjukkan perkembangan positif. Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan, misalnya, masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan.
“Seperti peradilan militer yang digelar dalam penanganan kasus OKU dan Cebongan di Yogyakarta, masyarakat menyambut baik dan tidak keberatan,” pungkas Jenderal dari korps TNI Angkatan Darat itu.