Kamis, 22 August 2013

Pajak Rokok Penting Untuk Naikkan Harga Rokok

Sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok pemula
ASH

MK kembali menggelar sidang uji materiil UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pajak rokok yang diberlakukan tidak membebani masyarakat.

DPR menegaskan ketentuan mengenai pajak rokok seperti diatur Pasal 1 angka 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 UU DPRD sebagaimana diuji oleh pemohon, tidak terlalu membebani masyarakat.

“Karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, saat memberikan keterangan DPR di ruang sidang pleno MK, Kamis (22/8).

Selain itu, kata Sudding, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok. Sebab, beban pajak rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti pertumbuhan alamiah (natural growth) dari industri itu.

Dijelaskan Sudding, pajak rokok yang dipungut pemerintah bersamaan cukai rokok untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. “Pajak rokok ini baru berlaku 1 Januari 2014. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok,” katanya.

Sudding mengatakan tarif pajak rokok disepakati sebesar 10 persen dari cukai rokok. Sementara itu, hasil penerimaan pajak rokok 70 persennya diperuntukan bagi kkabupaten/kota dan 30 persen lagi untuk provinsi. Untuk itu, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50 persen yang digunakan untuk mendanai kesehatan.

”Seperti pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, atau kegiatan masyarakat tentang bahaya merokok,” kata Sudding.

Menurut dia saat ini cukai rokok di Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Adapun cukai rokok Indonesia hanya 36 persen, sementara Singapura 64 persen, Thailand 63 persen, Filipina 49 persen, dan Vietnam 45 persen. Nah, untuk mencapai minimal sama dengan Vietnam, seharusnya tarif rokok ditetapkan berkisar antara 15-30 persen dari cukai rokok. 

“Dengan adanya pajak rokok, harga jual rokok akan meningkat. Sisi positifnya akan mengurangi perokok pemula, khususnya para remaja, dimana data tahun 2004 menunjukkan adanya peningkatan dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen,” ujar Sudding.

DPR berpandangan ketentuan mengenai pembebanan pajak rokok pada konsumen rokok (perokok) seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU DPRD, berlaku kepada seluruh warga negara yang mengkonsumsi rokok (perokok). Dalam hal ini, menjadi perokok adalah pilihan tiap individu.

“Oleh karena itu, bagi warga negara yang mengkonsumsi rokok dibebankan pajak rokok, sedangkan mereka yang tidak merokok tidak dibebani pajak rokok. DPR berpandangan ketentuan mengenai pajak rokok tidaklah bertentangan dengan UUD 1945,” kata Sudding.

Sementara pemerintah dalam keterangannya, menyatakan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU PDRD telah memenuhi prinsip kebersamaan, tidak perlakuan diskriminasi, perlakuan berbeda antara seorang perokok dengan perokok lain dari sisi perpajakan. Atau tidak ada diskriminasi antara satu daerah dengan daerah lain dari sisi penerimaan pajak.   

”Prinsip efsiensi berkeadilan karena pajak dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai dan dialokasikan kepada provinsi sesuai jumlah penduduk,” sebutnya.

Usai persidangan, kuasa hukum Robikin Emhas mengatakan tujuan dari pajak itu untuk kesejahteraan rakyat, tetapi prinsipnya tidak boleh melanggar konstitusi. Namun, dalam keterangan DPR dan pemerintahtidak secara substansial membantah pelanggaran konstitusional terhadap uji materil UU PDRD ini.

“DPR tidak sama sekali ‘menyenggol’ satu pasal pun yang meyakinkan UU PDRD itu melanggar konstitusi. Begitupun pemerintah, dalam jawabannya menjelaskan tentang derivasi apa maksud dari pengenaan pajak daerah itu untuk peningkatan kepentingan sosial, pelayanan infrastruktur,” katanya.

Uji materi sejumlah pasal dalam UU PDRD terkait penegenaan pajak cukai atas rokok itu dimohonkan oleh lima pemerhati HAM. Mereka adalah, Mulyana Wirakusumah (anggota TIM Penyusun RUU HAM), Hendardi (PHBI), Aizzudin (Dewan Pimpinan Kerukunan Tani Indonesia), Neta S Pane (IPW), dan Bambang Isti Nugroho (Pembela Kaum Miskin).

Para pemohon yang mengklaim dirinya sebagai perokok merasa dirugikan hak konstitusionalnya adanya ketentuan pajak ganda atas pajak cukai atas rokok. Sebab, UU No. 39 Tahun 2007tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995tentang Cukai, juga telah menetapkan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung yang dipungut negara atas produk rokok.

Menurut pemohon Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 UU PDRD yang mengatur beban terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok, memicu kenaikan harga rokok begitu tinggi. Hal ini menjadi beban para perokok sebagai pemikul pajak rokok terakhir. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua