Kamis, 22 August 2013

Pajak Rokok Penting Untuk Naikkan Harga Rokok

Sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok pemula
ASH


MK kembali menggelar sidang uji materiil UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa pajak rokok yang diberlakukan tidak membebani masyarakat.


DPR menegaskan ketentuan mengenai pajak rokok seperti diatur Pasal 1 angka 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 UU DPRD sebagaimana diuji oleh pemohon, tidak terlalu membebani masyarakat.


“Karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, saat memberikan keterangan DPR di ruang sidang pleno MK, Kamis (22/8).


Selain itu, kata Sudding, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok. Sebab, beban pajak rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti pertumbuhan alamiah (natural growth) dari industri itu.


Dijelaskan Sudding, pajak rokok yang dipungut pemerintah bersamaan cukai rokok untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. “Pajak rokok ini baru berlaku 1 Januari 2014. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok,” katanya.


Sudding mengatakan tarif pajak rokok disepakati sebesar 10 persen dari cukai rokok. Sementara itu, hasil penerimaan pajak rokok 70 persennya diperuntukan bagi kkabupaten/kota dan 30 persen lagi untuk provinsi. Untuk itu, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50 persen yang digunakan untuk mendanai kesehatan.


”Seperti pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, atau kegiatan masyarakat tentang bahaya merokok,” kata Sudding.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua