Kamis, 22 August 2013

Koperasi Pegawai KPPU, Berawal dari Ide Arisan

Berniat menghilangkan kata “KPPU” pada nama koperasi.
M-14
Kepala Koperasi Pegawai KPPU, Dedy Sani Ardi. Foto: SGP


Sebelas tahun setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lahir, koperasi pegawai di lembaga itu akhirnya terbentuk. Pada tanggal 9 Februari 2010, pendirian Koperasi Pegawai KPPU diresmikan melalui akta notaris. Kini, Koperasi Pegawai KPPU semakin ‘eksis’ dengan kontribusi untuk pegawai yang semakin signifikan.


Kepada hukumonline, 1 Agustus 2013 lalu, Kepala Koperasi Pegawai KPPU, Dedy Sani Ardi menceritakan kisah pendirian lembaga yang dipimpinnya. Awalnya, kata dia, pegawai KPPU hanya ingin berkumpul dalam suatu wadah. Saat itu, yang terpikir wadahnya adalah arisan.


“Awalnya sih dulu pengen buat arisan pegawai, (dengan iuran) Rp1juta per bulan, jadi tiap bulan bisa beli rumah. Tapi nggak jalan karena ragu-ragu dan besar sekali (iurannya, red),” ujar Dedy.


Pada perkembangannya, ide arisan bertransformasi menjadi ide koperasi yang tercetus pertama kali pada tahun 2008. Setahun setelah ide itu muncul, tepatnya 12 Januari 2009, Dedy dan beberapa pegawai lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas ide mendirikan koperasi.


Ketika ide tersebut semakin matang, Dedy merasa ‘buta’ tentang bagaimana membangun sebuah koperasi. Akhirnya, dengan bermodalkan nekat dan proses trial and error, Dedy dkk memberanikan diri untuk tetap mendirikan koperasi. Saat itu, tercatat 93 pegawai yang resmi menjadi anggota.


“Untungnya, ada pegawai kita yang punya koperasi diluar, saya masuk ke sana untuk lihat pengelolaannya dan akhirnya saya bilang kita dirikan saja koperasi,” tuturnya menambahkan.


Dijelaskan Dedy, Koperasi Pegawai KPPU mengkhususkan diri pada bentuk koperasi simpan-pinjam. Bentuk ini dipilih dengan pertimbangan betapa susahnya mencari pinjaman. “Memang harus membentuk sebuah koperasi agar pegawai bermartabat secara harga diri, tidak meminta-minta pinjaman tapi ditolak dan seterusnya,” ujar Dedy.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua