Jumat, 23 Agustus 2013

Jakarta Berupaya Genjot Penyerapan Tenaga Kerja

Balai Latihan Kerja (BLK) dimaksimalkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja.
ADY

Kadisnakertrans DKI Jakarta, Priyono, mengatakan salah satu program kerja yang diprioritaskan pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan adalah penyerapan tenaga kerja. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut Kadisnakertrans yang baru dilantik pada Juni 2013 itu bakal memaksimalkan fungsi BLK di Jakarta. Sampai saat ini ada tujuh BLK yang berada di bawah naungan pemerintah daerah DKI Jakarta.

Bagi Priyono, keberhasilan program peningkatan akses kesempatan kerja dan peningkatan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilihat dari indikator capaian. Misalnya, berapa besar presentase jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja itu menurutnya harus diselaraskan dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Untuk itu BLK berperan penting karena pencari kerja wajib memliki keterampilan yang memadai sebelum masuk pasar kerja.

“Kami pun berupaya melatih pencari kerja yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi untuk dilatih di BLK yang ada di Jakarta,” kata priyono kepada hukumonline di ruang kerjanya di kantor Disnakertrans Jakarta, Senin (19/8).

Namun, untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di BLK, calon peserta didik harus melewati tahap seleksi. Pengetahuan calon peserta didik akan dites secara tertulis dan wawancara serta tes psikologis. Priyono mengatakan hal itu dilakukan karena kapasitas BLK terbatas. Sehingga dalam satu tahun, BLK di DKI Jakarta hanya mampu mendidik 5-6 ribu peserta.

Selain itu Priyono menjelaskan materi pendidikan dan pelatihan yang ada di BLK meliputi berbagai macam kejuruan seperti tata boga, busana, teknisi AC dan las. Sedangkan lamanya waktu pelatihan rata-rata 2 bulan.Namun khusus untuk keahlian las membutuhkan waktu 4 bulan. Untuk menjaring peserta, dilakukan sosialisasi dari suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Sudinakertrans) sampai kelurahan. “Misalnya warga yang membuat kartu kuning, kami informasikan kalau BLK membuka pelatihan,” ujarnya.

Bahkan, pembentukan BLK di setiap Sudinakertrans menurut Priyono sebagai upaya mendekatkan lembaga pelatihan ke tengah-tengah masyarakat. Setelah menjalani pelatihan, peserta disalurkan ke berbagai perusahaan yang membutuhkan. Oleh karenanya, pemerintah daerah berupaya maksimal menggandeng bermacam perusahaan untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari lulusan BLK.

Priyono menekankan, tugas pemerintah daerah tidak berhenti sampai di situ karena pengawasan harus dilakukan pada praktik ketenagakerjaan yang berjalan di perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan yang mempekerjakan lulusan BLK memenuhi hak-hak para lulusan sebagai pekerja. Untuk pengupahan, Priyono mengatakan pemerintah tidak dapat mengintervensi berapa besar upah yang harus diberikan perusahaan kepada lulusan BLK. Namun, sebagaimana peraturan yang berlaku secara umum, pekerja yang pengalaman kerjanya kurang dari satu tahun, standar upah terkecil bagi pekerja mengacu UMP DKI Jakarta.

“Kalau nanti pekerja itu ternyata punya keterampilan dengan kerja bagus pasti perusahaan memberi penghargaan lebih dari biasa, upahnya perlu dinaikan karena tenaga terampil,” ucap Priyono.

Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, melihat secara umum tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi. Ia mencatat tahun 2010 pengangguran sekitar 11,06 persen dan 2012 turu jadi 9,78 persen. Oleh karenanya, tergolong penting bagi Disnakertrans untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja di Jakarta. Misalnya, memanfaatkan BLK untuk memfasilitasi warga Jakarta menjalani pelatihan sehingga terbuka peluang untuk diserap pasar kerja.

Mengingat angka pengangguran yang masih tinggi, Timboel mendorong agar Disnakertrans meningkatkan target peserta didik BLK dari 5-6 ribu menjadi 10 ribu setiap tahun. Selain peningkatan kuantitas peserta didik, kualitas BLK juga perlu ditingkatkan dengan menambah kejuruan baru seperti reparasi telepon genggam dan komputer. Tak ketinggalan Timboel menyarankan agar peserta didik BLK difasilitasi juga untuk berwiraswasta. Seperti penyaluran modal dan fasilitas.

“Wirausaha dapat membuka lapangan kerja baru sehingga multiflier penciptaan lapangan kerja lebih tinggi lagi,” tutur Timboel kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (23/8).

Selain itu, Timboel melanjutkan, program penyerapan tenaga kerja bisa diselaraskan dengan transmigrasi. Misalnya, lulusan BLK yang mau berwirausaha dapat dikirim untuk berkarya di daerah transmigrasi. Dengan begitu diharapkan dapat mendukung geliat ekonomi di wilayah transmigrasi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua