Selasa, 03 September 2013

Ahli Nyatakan Pajak Ganda Dilarang Konstitusi

Jika negara salah menempatkan pajak, maka tidak lain sama dengan perampokan.
ASH


Ahli Hukum Tata Negara Laica Marzuki berpendapat pengenaan cukai rokok dan pajak rokok secara serempak (pajak ganda) merupakan pungutan pajak yang tidak adil. Akibatnya, warga negara yang dikenakan pajak ganda itu akan mengalami dilema ketidakpastian hukum.


Alasannya, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) memandang pajak rokok sebagai pungutan atas cukai rokok oleh pemerintah. Tarif pajak rokoknya ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok yang sudah dikenakan cukup tinggi terhadap produk tembakau.   


“Ini maknanya pajak rokok dan dan cukai rokok dua kategori pungutan yang berbeda,” kata mantan hakim konstitusi itu saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan UU PDRD yang diajukan sejumlah aktivis HAM yang mengklaim sebagai perokok di Gedung MK, Selasa (3/9).


Menurut dia, pengenaan pajak ganda (double taxation) terhadap warga negara bertentangan atau dilarang konstitusi. “Berlakunya UU PDRD telah membuat para warga perokok dikenakan pajak ganda yang telah dilarang konstitusi,” ujarnya.


Dijelaskan Laica, pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur undang-undang. Namun, pengenaannya tidak boleh menimbulkan kezaliman bagi warga negara.


“Jika negara salah menempatkan pajak, maka tidak lain sama dengan perampok. Karena pajak tidak boleh menganiaya, pajak tidak boleh menimbulkan kezaliman,” kata mantan hakim konstitusi ini.


Dia menegaskan para perokok berhak atas perlakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, merokok bagian dari hak dan kebebasan para warga negara seperti dijamin Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua