Jumat, 06 September 2013

Akademisi: KUHP Seharusnya Sudah Dibuang

ANT


KUHP yang ada sekarang ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang umurnya sudah seratus tahun lebih dan semestinya sudah masuk keranjang sampah, kata pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Prof Dr Hartiwiningsih.


"Sebenarnya mengenai konsep RUU KUHP yang disusun oleh para pakar dari kalangan akademika itu sudah ada dan cukup bagus, tetapi sampai sekarang juga belum dibahas oleh Pemerintah dan DPR," kata Dekan Fakultas Hukum UNS itu didampingi Prof Dr Supanto, terkait akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) di Solo, Jumat (6/9).


"Saya tidak mengerti mengapa RUU KUHP ini sangat lambat, padahal ini sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Ya silakan tanyakan kepada mereka yang menangani itu, tetapi yang jelas dari kalangan akademika khususnya para pakar hukum telah siap untuk membantunya," katanya.


Menyinggung penegakan hukum di Indonesia, dia mengatakan banyak persoalan yang harus dibenahi, baik mengenai Undang-Undangnya sendiri, penegak hukum maupun masyarakat. "Ya kita harus bersama-sama kalau mau menegakkan hukum tidak bisa berdiri sendiri-sendiri," katanya.


Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut Prof Dr Supanto, mengatakan dalam acara tersebut dibagi tiga bagian yaitu pertama pelantikan dan pembaharuan AD/ART Mahupiki dan penyusunan program kerja.


Ia mengatakan untuk agenda kedua yaitu seminar menyoal nasib RKUHP dan RKUHAP, pembaharuan KUHP dan KUHAP tiada ujung. Kajian tindak pidana pencucian uang dari sudut teori hukum pidana dan praktik.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua