Jumat, 20 September 2013

DPA dan SPJ Adalah Informasi Terbuka

Dalam persidangan, Badan Publik tetap menganggap informasi itu dokumen rahasia negara.
MYS


Dapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di suatu dinas di kabupaten/kota diakses publik? Putusan Mahkamah Agung No. 224K/TUN/2013 mungkin bisa dijadikan rujukan.


Pada 18 Juni lalu, majelis hakim agung Imam Soebechi, Marina Sidabutar, dan Hary Djatmiko memutus sengketa informasi antara Lembaga Sosial Masyarakat Tiem 99 Pemburu Koruptor (LSM Tiem 99) dengan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Metro Lampung.  Majelis hakim agung secara bulat menyatakan permohonan kasasi Kadis Kesehatan Metro tidak dapat diterima. Penyebabnya, permohonan kasasi sudah melewati batas waktu.


Sesuai Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung, permohonan kasasi diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Lampung sudah disampaikan  pada 29 Januari 2013. Tetapi Kadis Kesehatan baru menyampaikan permohonan kasasi pada 13 Februari 2013, sehingga melewati tenggat waktu 14 hari yang ditentukan Undang-Undang.


Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Juniardi, mengatakan belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung. Tetapi ia mengapresiasi putusan dan mendorong Dinas Kesehatan sebagai Badan Publik mematuhinya. “Adanya putusan tersebut, berarti putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dipatuhi Badan Publik,” ujarnya.


Bagi Juniardi, putusan MA mengandung arti ‘memperkuat’ putusan sebelumnya. PTUN Lampung menyatakan menolak permohonan pemohon keberatan, dan menguatkan putusan KI Lampung No. 016/VII/KI.LPG-PS/2012. Amar lainnya, memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Metro memberikan seluruh informasi yang diminta, dan menghukum pemohon membayar biaya perkara 218 ribu rupiah.


Komisi Informasi Lampung, dalam putusan ajudikasi non-litigasi, memang menyatakan informasi yang diminta sebagai informasi publik yang boleh diakses pemohon. Informasi yang diminta LSM Tiem 99 adalah DPA dan SPJ tahun anggaran 2010 dan 2011, khususnya untuk program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program upaya kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum Dinkes berdalih dokumen yang diminta adalah dokumen rahasia negara, dan pemohon informasi tak masuk kategori badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik berdalih DPA dan SPJ pengelolaan keuangan adalah untuk internal sesuai UU Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lagipula, yang berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara hanya BPK, sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kalau memberikan informasi tersebut, Kadis justru terancam melanggar kewajiban menjaga rahasia negara.


Namun majelis komisioner Komisi Informasi dan PTUN Lampung menepis argumentasi ini. Dokumen DPA dan SPJ dinyatakan sebagai informasi terbuka yang bisa diakses oleh pemohon. Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 memasukkan laporan keuangan sebagai informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.


Berdasarkan catatan hukumonline, bukan kali ini saja SPJ dinyatakan sebagai informasi terbuka. ICW pernah meminta informasi SPJ dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) tahun 2007, 2008, dan 009 di lima SMP di Jakarta. Komisi Informasi memutuskan Badan Publik termohon harus memberikan informasi yang diminta. ICW sudah meminta putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut untuk segera dieksekusi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua