Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) membantah menggunakan dana APBD dalam memenangkan Pemilukada Jawa Timur (Jatim) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK. Dana
“Peningkatan dana hibah dalam APBD bukan karena Pemilukada,” kata Kuasa Hukum Karsa, Trimoelja D Soerjadi, saat membacakan jawaban dalam sidang perdana sengketa Pemilukada Jawa Timur di ruang sidang MK, Selasa (24/9).
Trimoelja beralasan meningkatnya dana hibah 2012-2013 diantaranya karena terjadinya perubahan mekanisme transfer anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Keuangan.
“Transfer dari kementerian keuangan langsung ke kabupaten/kota, tetapi sejak tahun anggaran 2012 transfer dana BOS dari pemerintah pusat itu ke pemerintah provinsi. Selanjutnya, Pemprov mentransfer ke kabupaten/kota,” kata Soerjadi di di hadapan majelis panel diketuai Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar beranggotakan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.
Dia mengatakan total belanja hibah sebesar Rp4,1 triliun di anggaran 2013 merupakan dana BOS adalah Rp2,8 triliun. Jadi, hibah selain dana BOS sebesar 1,3 triliun. “Dana Itupun (Rp1,3 triliun) sudah termasuk hibah untuk penyelenggaraan Pemilukada Jatim dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas),” dalihnya.
Diungkapkan Soerjadi, pembengkakan dana itu disebabkan adanya dana untuk pengamanan kepada instansi kepolisian dan TNI. “Pembengkakan itu semua ada penyebabnya, bukan data bersih yang seperti disampaikan pemohon tanpa ada background-nya, sehingga itu menyesatkan,” tuding Soerjadi.
Sebelumnya, kuasa hukum Pemohon (Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja), Otto Hasibuan menuding pasangan Karsa melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur dengan membuat program kerja untuk bisa memenangkan dirinya dalam Pemilukada Jatim.