Jumat, 27 September 2013

Meramu Formula Tepat Pengelola Hulu Migas

Harus ada pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi.
CR15


Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lahir sebagai inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sektor hulu Migas dalam negeri. Lembaga ini dibentuk di awal tahun 2013, setalah Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan konstitusi.


Sayangnya, di usia yang belum genap setahun, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK atas dugaan kasus suap. Industri hulu migas sontak kembali menjadi sorotan. Publik semakin mengkritisi pengelola industri yang kabarnya rawan uang pelicin itu. Beragam formula diramu sejumlah kalangan untuk memperbaiki tata kelola industri hulu migas.


Formula yang paling ekstrem dosisnya adalah tuntutan pembubaran SKK Migas. Ketua Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES) Kurtubi menilai, pembubaran SKK Migas bisa menjadi titik awal pembenahan sistem pengelolaan migas. Menurutnya, jika SKK Migas tidak dibubarkan maka keberadaan lembaga itu akan terus merugikan negara.


“Sistem yang harus diubah dan SKK Migas dibubarkan, sebab keberadaannya sangat merugikan negara,” katanya.


Namun pendapat Kutubi berseberangan dengan Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Satya Widya Yudha. Dia mengatakan, pembubaran SKK Migas merupakan langkah yang tidak bijaksana. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah konstitusi yang berfungsi mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan kontraktor dan dibayar pemerintah dalam mekanisme bagi hasil produksi dalam sistem kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC).


"Kita butuh institusi yang melakukan evaluasi itu. Kalau dibilang (SKK Migas) dibubarkan, lantas fungsi itu tidak ada, tidak bijaksana," ujar Satya.


Jika ditelisik, sesungguhnya persoalan mendasar adalah tata kelola migas yang selama ini belum efektif. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang belum transparan membuka celah penyimpangan oleh lembaga yang mengelola usaha hulu migas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua