Selasa, 01 October 2013

KPK Ajak Akademisi Tolak RKUHP

Karena pembahasan tak melibatkan partisipasi publik.
ALI/ANT
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja. Foto: SGP


Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak akademisi di Sumatera Utara untuk mengajukan permohonan penundaan pembahasan dan pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP) yang sedang dibahas di DPR.


Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja usai berdialog dengan sejumlah akademisi dan pakar hukum di Medan, Selasa (1/10). Ia meminta dukungan permohonan penundaan karena melihat adanya upaya sistemik yang kontraproduktif dalam penegakan hukum di tanah air dalam pembahasan RKUHP itu.


Adnan juga menilai pembahasan RKUHP tidak transparan dan tidak melibatkan peran publik. “Kita tak tahu pembahasannya, tiba-tiba saja sudah mau ‘diketok’ (disahkan),” katanya.


Menurutnya, KPK berkepentingan langsung dalam pembahasan RKUHP karena KPK adalah gerbang terakhir dalam pemberantasan tipikor di Indonesia. Bahkan, sejumlah negara juga telah menganggap KPK sebagai ikon pemberantasan tipikor di tingkat internasional.


Sayangnya, lanjut Adnan, sikap tersebut kadang berbeda di tanah air. Ia mengatakan KPK terkesan ‘dimusuhi’ di Indonesia dengan adanya upaya pengebirian kewenangan dalam pembahasan RKUHP. Karenanya, ia berharap DPR mau mempublikasikan seluruh perkembangan dan tahapan pembahasan RKUHP tersebut.


Bila DPR dan pemerintah tak mau mempublikasikan isi pembahasannya, maka sebaiknya pembahasan ditunda. “Pemerintah juga diharapkan agar menarik kembali RUU itu dan melibatkan publik untuk memberikan tanggapan,” katanya.


Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Ningrum Natasya Sirait mengatakan pihaknya merasa ‘kecolongan’ dalam pembahasan RKUHP tersebut karena tidak melibatkan publik. Ia menilai anggota DPR seakan terburu-buru membahas RUU ini sebelum habis masa periode di 2014.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua