Kamis, 10 October 2013

Pemerintah Bantah Lemahkan KPK dengan RKUHAP dan RKUHP

Karena sudah dibahas puluhan tahun sebelum KPK berdiri.
RFQ/ANT
Muladi diapit Andi Hamzah dan Amir Syamsuddin. Foto : SGP


Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan tak ada niat pemerintah melemahkan kewenangan KPK dengan RKUHAP dan RKUHP. Pernyataan itu dia sampaikan dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi III. Agenda rapat adalah penyerahan Daftar Invetarisir Masalah (DIM) Senin (7/10).


Amir menyatakan, pembahasan draf revisi KUHAP dan KUHP sudah berjalan puluhan tahun. Termasuk usulan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) sudah masuk jauh-jauh hari dalam penyusunan draf RKUHAP oleh tim perumus. Jadi, tidak ada niat pemerintah sekarang ini melemahkan satu lembaga penegak hukum.


“Seakan-akan tujuan disahkannya RUU ini untuk melumpuhkan lembaga hukum tertentu. Padahal sama sekali tidak,” ujarnya.


Ketua tim perumus RKUHP Muladi juga membenarkan pernyataan Amirterkait penyusunan RKUHAP dan RKUHP yang telah disusun sejak 30 tahun lalu. Ia menegaskan RKUHAP dan RKUHP merupakan karya monumentaluntuk menghapus KUHAP dan KUHP yang berlaku saat ini sebagai warisan kolonial. “Mengenai masalah RUU ini akan menggembosi pentil KPK, itu tidak benar,” tegasnya.


Muladi menegaskan, RKUHAP dan RKUHP disusun untuk mengintegrasikan penegakan hukum, baik dari segi hukum formil dan materil. “Semua lembaga yang menyangkut penyidikan tetap berjalan, bahkan diintegrasikan,” ujarnya.


Publik memang mengkhawatirkan pengaturan mengenai kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan dalam RKUHAP. Yaitu memberikan kewenangan luar biasa untuk menentukan lanjut atau tidaknya penuntutan, penyitaan, dan penyadapan dalam suatu sistem pidana, termasuk kasus korupsi.


Akan kekhawatiran itu, Ketua Tim Perumus RKUHAP Andi Hamzah menyatakan ketentuan penyadapan memang perlu diaturguna menghindari penggunaan secara sewenang-wenang. Meskipun dalam pemberantasan korupsi perlu digunakan upaya penegakan hukum secara luar biasa, termasuk penyadapan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua