Kamis, 10 October 2013

Pemerintah Bantah Lemahkan KPK dengan RKUHAP dan RKUHP


Anggota tim perumus RKUHAP Teuku Nasrullah meyakinkan tak ada niatan tim penyusun menghapus kewenangan KPK. Dia menyatakan penyusunan RKUHAP dan RKUHP dilakukan secara ilmiah. Termasuk melakukan studi banding ke berbagai negara


Anggota Komisi III Ahmad Yani menyatakan DPR kerap dituding masyarakat berupaya menggembosi kewenangan KPK. Terutama kala DPR melontarkan ide untuk merevisi UU KPK karena beberapa pasal dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


Niat DPR untuk memperbaiki justru dinilai masyarakat untuk menggembosi kewenangan KPK. Semisal, penyadapan diharuskan meminta izin ketua pengadilan negeri setempat. Rencana ini dinilai publik membatasi KPK dalam membongkar kasus korupsi. Karena begitu kuat penolakan dari masyarakat, rencana untuk revisi pun dibatalkan.


Tapi, publik kembali menduga DPR memasukkan rencana sama dalam RKUHAP. Padahal, lanjut Yani, RKUHAP maupun RKUHP adalah usulan pemerintah. Karena itu, dia meminta pemerintah menjelaskan pada publik, DPR tidak mencoba memasukkan pasal-pasal yang dipermasalahkan publik dalam RKUHAP dan RKUHP.


Korupsi Bukan Pidana Biasa

Kejahatan korupsi di Indonesia belum saatnya dimasukkan ke dalam RKUHP, karena akan menjadi kejahatan biasa, kata pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiarej.


"Dengan situasi darurat korupsi seperti saat ini apakah hanya menjadikannya sebagai kejahatan biasa. Mungkin seratus tahun lagi baru boleh, kalau situasi penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai rel-nya," kata Eddy di Yogyakarta, Rabu (9/10).


Menurut dia, apabila kejahatan korupsi masuk ke RKUHP, maka kejahatan korupsi tidak lagi tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tapi, menjadi sama dengan kejahatan biasa lainnya yang diatur KUHP.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua