Selasa, 05 November 2013

Surat Bebas Tugas Bukan Tanda PHK

Majelis hakim PHI Jakarta Kabulkan PHK Metro TV terhadap asisten produser.
ADY


PHI Jakarta mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan Metro TV terhadap pekerjanya, Luviana. Menurut majelis, hubungan kerja yang dijalin antara Metro TV dengan perempuan yang menjabat sebagai Asisten Produser itu sudah tidak harmonis. Sehingga, demi kepentingan pekerja, majelis mengabulkan gugatan PHK Metro TV dan mewajibkan membayar kompensasi atas PHK kepada Luviana yang besarnya mencapai Rp235 juta.


Majelis dipimpin Jan Manopo –beranggotakan Sweden Simarmata dan Juanda Pangaribuan-- membacakan putusan itu pada Senin (4/11). Dalam pertimbangannya, majelis menilai surat pembebasan tugas Luviana pada 29 Maret 2012 bukan berarti hubungan kerja putus. Sebab, pembebasan tugas berbeda dengan PHK. Oleh karenanya, surat pembebasan tugas itu diartikan majelis sebagai skorsing atau pemberhentian sementara waktu.


Permohonan Metro TV melakukan PHK terhadap Luviana merujuk pasal 65 ayat (1) huruf F, L dan P Peraturan Perusahaan Periode 2011-2013. Ketentuan itu pada intinya memberikan kewenangan kepada Metro TV melakukan PHK karena alasan mendesak kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat. Dalam hal ini, Metro TV menganggap Luviana melakukan kesalahan berat karena meminta kejelasan tentang penilaian kinerja, status jabatan asisten produser, transparansi pembagian bonus, serta reformasi dan penggantian manajemen redaksi.


Majelis menilai tuntutan Luviana tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat. Untuk merespon tuntutan itu Metro TV bisa merundingkannya sampai ditemukan solusi yang tepat. “Dalam hubungan kerja yang dinamis, tuntutan seperti itu dikenal sebagai bagian dari dinamika hubungan kerja yang muncul sebagai reaksi atas kebijakan yang dipandang patut dan perlu untuk dirundingkan,” kata Juanda membacakan pertimbangan putusan di ruang sidang III PHI Jakarta.


Sesuai keterangan saksi dan bukti di persidangan, majelis tidak menemukan keterangan yang menyebut Luviana membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau membocorkan rahasia dan mencemarkan nama baik perusahaan serta keluarga pimpinan. Walau menyatakan Luviana tidak terbukti melakukan kesalahan berat, namun majelis punya pendapat lain terkait skorsing yang dijatuhkan Metro TV.


Majelis berpendapat, skorsing dijatuhkan agar Luviana tidak boleh bekerja di perusahaan lain atau tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk hubungan kerja. Sebab, dalam skorsing hubungan kerja masih berlangsung. Mengacu bukti di persidangan, majelis menemukan perselisihan antara Metro TV dan Luviana menyebar luas di media. Salah satu pemberitaan yang disorot majelis adalah slogan “Stop Menonton Metro TV.” Bagi majelis, kondisi itu tidak relevan dengan keinginan Luviana untuk tetap bekerja di Metro TV.


Begitu pula dengan orasi Luviana di depan Istana Negara. Bagi majelis hal itu menunjukan tidak kondusif lagi bagi kedua pihak melangsungkan hubungan kerja. Dari pemberitaan dan kegiatan tersebut, majelis berpandangan hal itu berkontribusi memperuncing hubungan kerja Metro TV dan Luviana. Jika hubungan kerja dilanjutkan akan memunculkan konsekuensi yang tidak sederhana. Ujungnya, pekerja menjadi pihak yang dirugikan karena menutup peluang bekerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua