Penolakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terhadap revisi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepertinya tak main-main. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2013, topik ini menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan agar PERADI berani bertarung untuk menghalau rencana revisi tersebut.
Tak hanya PERADI secara institusi, para advokat yang bernaung di wadah PERADI pun bersiap melayangkan gugatan secara individu kepada dua anggota DPR yang dianggap getol mendorong revisi. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 600 gugatan dari beberapa daerah yang akan didaftarkan.
“Mungkin kita akan melakukan aksi sendiri-sendiri, walaupun begitu harus tetap di bawah koordinasi dari cabang-cabang nantinya,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Leonard Simorangkir, Jumat (15/11).
Leo menuturkan yang disasar dalam gugatan ini adalah bukan institusi DPR, melainkan oknum-oknum yang ingin mengganggu PERADI. “Kalau kita ajukan gugatan kepada seseorang mungkin sudah cukup membuat dia mengerti bahwa dia boleh ganggu orang, tapi apakah dia merasa senang bila diganggu orang. Kita coba lakukan itu. Biar dia rasakan dulu sakitnya diganggu!” ujarnya.
Di forum Rakernas, Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan menegaskan perlunya disepakati dulu anggota DPR yang digugat. Para peserta Rakernas pun tak sabar mengetahui siapa anggota DPR yang disasar. Mereka serentak berteriak, “Siapa?” Lalu, ada yang menyebut Nudirman Munir, anggota DPR dari Fraksi Golkar.
“Nudirman Munir jangan dulu. Yang digugat itu Yani (Ahmad Yani) dan Dimyati Natakusumah,” tutur Otto.
Otto beralasan dua anggota DPR yang mengusulkan revisi UU Advokat ini berasal dari satu partai. Mereka dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Kalau digugat lebih dari satu partai, akan banyak lawan kita. Tolong jangan berkreasi lebih dari itu. Kita sepakati hanya dua,” tambahnya.