Transparency International Indonesia mengatakan komitmen antikorupsi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menyentuh ranah politik sehingga korupsi politik masih menjadi faktor yang menjerumuskan indeks persepsi korupsi Indonesia.
"Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) dan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi belum menyentuh ranah partai politik, parlemen, dan pemilu," kata Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko di Jakarta, Selasa.
Dadang mengatakan risiko pelanggaran integritas terbesar ada pada ranah politik. Berdasarkan riset Global Corruption Barometer 2013 di Indonesia, lembaga legislatif dan kepolisian merupakan lembaga yang paling korup, disusul lembaga peradilan.
Karena itu, untuk menghadapi Pemilu 2014 diperlukan pengawalan terhadap isu dana kampanye dan integritas para kandidat.
"Parlemen dan partai politik juga perlu melakukan penguatan di ranah penegakan etik, pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas politik," tuturnya Dadang mengatakan ranah politik selama ini masih menjadi "ruang kosong" dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.
Program tersebut, kata dia, lebih banyak menyentuh ranah hukum, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; dan ranah bisnis, yaitu lembaga perizinan, ekspor-impor, pajak-bea cukai dan pengadaan.
"Ruang kosong di ranah politik itu perlu dipikirkan lagi ke depan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi," ujarnya.
TI Indonesia menyatakan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia pada 2013 mengalami peningkatan peringkat menjadi 114 dari 177 negara, meskipun mendapatkan nilai yang sama dengan tahun lalu.
"Nilai CPI Indonesia masih tetap sama bila dibandingkan tahun lalu, yaitu 32. Namun, tahun ini Indonesia meningkat empat peringkat karena sebelumnya menempati peringkat 118 dari 176 negara," kata Dadang.
Info Hukum