Kamis, 12 Desember 2013

Kemenkes Diminta Perhatikan Nasib Verifikator Jamkesmas

RFQ

Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta memperhatikan nasib verifikator Jamkesmas. Pasalnya, terhitung 1 Januari 2014, Jamkesmas dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian dikatakan anggota Komisi IX Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Kamis (12/12).

Ia menyayangkan peralihan tersebut tidak diimbangi perhatian terhadap verifikator Jamkesmas. Atas dasar itu, Poempida mendesak Kemenkes segera melakukan tindakan nyata terhadap verifikator Jamkesmas. “Kemenkes harus segera memperjelas status verifikator Jamkesmas. Apakah akan menjadi pegawai BPJS, Kemenkes atau BLU Rumah Sakit (RS),” ujarnya.

Dikatakan Poempida, dirinya telah mendapatkan surat klarifikasi dari Menkes terkait verifikator Jamkesmas. intinya, surat tertanggal 15 November 2013 itu menjelaskan ratusan verifikator Jamkesmas diupayakan menjadi pekerja BPJS Kesehatan namun harus melewati serangkaian tes. Kemudian, Kemenkes telah menerbitkan surat edaran ke seluruh RS mitra Jamkesmas untuk menggunakan para verifikator Jamkesmas independen.

Merujuk surat tersebut, Poempida menilai Kemenkes belum menjawab dengan jelas status para verifikator Jamkesmas. Padahal, tambah Poempida, dua minggu lagi para verifikator Jamkesmas ini bakal menghadapi ketidakpastian bekerja dengan berakhirnya program Jamkesmas dan berlakunya BPJS.

Ia menilai, para verifikator Jamkesmas menjadi tanggung jawab Kemenkes yang perlu mendapatkan perhatian. “Saya sudah mencoba mendapatkan klarifikasi dari pihak Kemenkes. Namun secara jelas dan lugas belum menjawab status para verifikator Jamkesmas ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, PT Askes telah berupaya merekrut para verifikator Jamkesmas ini untuk menjadi pegawai BPJS. Perubahan Jamkesmas menjadi BPJS resmi dilakukan pada 1 Januari 2014 nanti.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua