Kamis, 02 Januari 2014

Kaleidoskop Hukum: Periode Januari–April 2013

Presiden PKS ditetapkan sebagai tersangka, pembahasan RUU Advokat mulai memanas, dan Ketua KPK dihukum.
ALI
Ada banyak kasus atau peristiwa hukum penting yang terjadi pada periode Januari–April 2013. Dari terbongkarnya kasus suap impor sapi yang melibatkan petinggi PKS, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, hingga dimulainya (kericuhan) pembahasan revisi UU Advokat.
 
Kekalahan Lion Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka tahun baru 2013. Lalu di bulan yang sama, MK menghapuskan keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Akhir Januari ditutup dengan ditetapkannya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor sapi.
 
Memasuki Februari, Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Advokat sudah mulai gencar bekerja, dan mengundang beberapa pihak di antaranya IKADIN, PERADI, dan Kejaksaan. Di bulan ini, MA memilih Mohammad Saleh terpilih menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial menggantikan pendahulunya, Abdul Kadir Mappong. Di akhir bulan, MK dalam putusannya menyatakan aturan kerahasiaan bank tak berlaku untuk istri yang ingin mengases rekening harta bersama.
 
Di awal Maret, Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua warga negara Malaysia, Mohammad Hasa bin Khusi dan Azmi bin Muhammad Yusuf terkait pelarian Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Lalu, tepat di penghujung bulan, MK membuat satu putusan penting terkait posisi DPD dalam pembahasan RUU.
 
Tak banyak peristiwa hukum yang menarik perhatian masyarakat di April 2013. Keputusan Komite Etik KPK yang menghukum Ketua KPK Abraham Samad dan Komisioner KPK Adnan Pandu telah melanggar kode etik adalah sedikit di antara peristiwa itu. Lalu, di bulan ini, MA mulai menerapkan sistem kamar. Terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa mengenai poligami yang dilakukan dengan lebih dari empat istri secara bersamaan.

Kaleidoskop Hukum Januari-April 2013
Tanggal Peristiwa
Januari
2 Lion Air Dihukum Mengganti Koper Penumpangnya yang Hilang
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e443a42a876/kalah-gugatan--lion-air-tidak-dihukum-miliaran
8 MK Batalkan Dasar Hukum Sekolah Bertaraf Internasional
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ec3695821ee/mk--sekolah-internasional-jauhkan-budaya-bangsa
11 Gaji Hakim Ad Hoc Melonjak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f9130c4b013/gaji-hakim-ad-hoc-melonjak
16 KY Gandeng KPK Cegah Hakim Korup
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f689819a523/ky-gandeng-kpk-cegah-hakim-korup
28 Kedutaan Brazil Digugat di Pengadilan Hubungan Industrial
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107ee1186d7a/kedutaan-brazil-digugat-di-pengadilan-hubungan-industrial
29 Presiden PKS Tersangka Suap Impor Daging Sapi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51094aa2cd099/presiden-parpol-tersangka-suap-impor-daging-sapi
30 Batavia Air Pailit
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5109da6249361/batavia-air-pailit
   
Februari 2013
1 Pembayaran Pajak Bagi Pengusaha Kecil Disederhanakan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510bcec0678a6/pembayaran-pajak-bagi-pengusaha-kecil-disederhanakan
12 Bea Cukai dan DJP Join Audit
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511a39e53ac47/bea-cukai-dan-djp-join-audit
13 M Saleh Terpilih Menjadi Waka MA Yudisial
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511b7ddb3fb5c/m-saleh-terpilih-menjadi-waka-ma-yudisial
18 Kedubes Brazil Dihukum Membayar Pesangon
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51223fc28ac1c/kedubes-brazil-dihukum-membayar-pesangon
22 Anas Urbaningrum Jadi Tersangka
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51276a3e3e582/anas-urbaningrum-jadi-tersangka
28 Putusan MK: Kerahasian Bank Bisa Diterobos Terkait Harta Bersama
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512f56e291993/kerahasiaan-bank-bisa-diterobos-terkait-harta-bersama
   
Maret 2013
5 Membantu Neneng, Warga Asing Dihukum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5135d3c793279/membantu-neneng--warga-asing-dihukum
6 Talk! Hukumonline Bahas Aturan Terbaru Fee Kurator
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5137eb4184ec9/aturan-baru-ifee-i-kurator-dinilai-cacat
25 Pembahasan RUU Advokat Ricuh
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51505cda424bb/pembahasan-ruu-advokat-ricuh
26 Agus Marto Jadi Gubernur BI dengan Catatan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5151aeac30bdf/agus-marto-jadi-gubernur-bi-dengan-catatan
27 MK “Luruskan” Posiis DPD dalam Pembahasan RUU
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5152eaa4a1e47/mk-luruskan-posisi-dpd-dalam-pembahasan-ruu
28 MK Batalkan Aturan Kriminalisasi Hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51544e7bdfad4/mk-batalkan-aturan-kriminalisasi-hakim
   
April
3 Abraham Samad dan Adnan Pandu Melanggar Kode Etik
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515c071df2ebd/abraham-samad-dan-adnan-pandu-melanggar-etik
6 Sistem Kamar Penuh di MA Diterapkan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515f10a1a5d1c/ma-ubah-struktur-pimpinan
10 Demi PK Dua Kali, Antasari Uji KUHAP
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51653f8ce2b53/demi-pk-dua-kali--antasari-uji-kuhap
19 MUI Terbitkan Fatwa Terbaru tentang Poligami
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5178dc1ef1f91/inilah-poin-poin-fatwa-terbaru-mui-tentang-poligami
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua