Kamis, 02 January 2014

Kaleidoskop Hukum: Periode Januari–April 2013

Presiden PKS ditetapkan sebagai tersangka, pembahasan RUU Advokat mulai memanas, dan Ketua KPK dihukum.
ALI

Ada banyak kasus atau peristiwa hukum penting yang terjadi pada periode Januari–April 2013. Dari terbongkarnya kasus suap impor sapi yang melibatkan petinggi PKS, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, hingga dimulainya (kericuhan) pembahasan revisi UU Advokat.
 
Kekalahan Lion Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka tahun baru 2013. Lalu di bulan yang sama, MK keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Akhir Januari ditutup dengan ditetapkannya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai kasus suap impor sapi.
 
Memasuki Februari, Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Advokat sudah mulai gencar bekerja, dan mengundang beberapa pihak di antaranya IKADIN, PERADI, dan Kejaksaan. Di bulan ini, MA memilih Mohammad Saleh terpilih menjadi menggantikan pendahulunya, Abdul Kadir Mappong. Di akhir bulan, MK dalam putusannya menyatakan aturan kerahasiaan bank tak berlaku untuk istri yang ingin mengases rekening harta bersama.
 
, Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua warga negara Malaysia, Mohammad Hasa bin Khusi dan Azmi bin Muhammad Yusuf terkait pelarian Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Lalu, tepat di penghujung bulan, MK membuat satu putusan penting terkait DPD dalam pembahasan RUU.
 
Tak banyak peristiwa hukum yang menarik perhatian masyarakat di April 2013. Keputusan Komite Etik KPK yang menghukum Ketua KPK Abraham Samad dan Komisioner KPK Adnan Pandu adalah sedikit di antara peristiwa itu. Lalu, di bulan ini, MA mulai menerapkan sistem kamar. Terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan yang dilakukan dengan lebih dari empat istri secara bersamaan.





menghapuskantersangka

Wakil Ketua MA bidang Yudisial

Di awal Maretposisi

telah melanggar kode etikfatwa mengenai poligami

Kaleidoskop Hukum Januari-April 2013




























































































































Tanggal

Peristiwa

Januari

2

Lion Air Dihukum Mengganti Koper Penumpangnya yang Hilang

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e443a42a876/kalah-gugatan--lion-air-tidak-dihukum-miliaran

8

MK Batalkan Dasar Hukum Sekolah Bertaraf Internasional

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50ec3695821ee/mk--sekolah-internasional-jauhkan-budaya-bangsa

11

Gaji Hakim Ad Hoc Melonjak

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f9130c4b013/gaji-hakim-ad-hoc-melonjak

16

KY Gandeng KPK Cegah Hakim Korup

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50f689819a523/ky-gandeng-kpk-cegah-hakim-korup

28

Kedutaan Brazil Digugat di Pengadilan Hubungan Industrial

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107ee1186d7a/kedutaan-brazil-digugat-di-pengadilan-hubungan-industrial

29

Presiden PKS Tersangka Suap Impor Daging Sapi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51094aa2cd099/presiden-parpol-tersangka-suap-impor-daging-sapi

30

Batavia Air Pailit

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5109da6249361/batavia-air-pailit

 

 

Februari 2013

1

Pembayaran Pajak Bagi Pengusaha Kecil Disederhanakan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510bcec0678a6/pembayaran-pajak-bagi-pengusaha-kecil-disederhanakan

12

Bea Cukai dan DJP Join Audit

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511a39e53ac47/bea-cukai-dan-djp-join-audit

13

M Saleh Terpilih Menjadi Waka MA Yudisial

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511b7ddb3fb5c/m-saleh-terpilih-menjadi-waka-ma-yudisial

18

Kedubes Brazil Dihukum Membayar Pesangon

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51223fc28ac1c/kedubes-brazil-dihukum-membayar-pesangon

22

Anas Urbaningrum Jadi Tersangka

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51276a3e3e582/anas-urbaningrum-jadi-tersangka

28

Putusan MK: Kerahasian Bank Bisa Diterobos Terkait Harta Bersama

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512f56e291993/kerahasiaan-bank-bisa-diterobos-terkait-harta-bersama

 

 

Maret 2013

5

Membantu Neneng, Warga Asing Dihukum

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5135d3c793279/membantu-neneng--warga-asing-dihukum

6

Talk! Hukumonline Bahas Aturan Terbaru Fee Kurator

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5137eb4184ec9/aturan-baru-ifee-i-kurator-dinilai-cacat

25

Pembahasan RUU Advokat Ricuh

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51505cda424bb/pembahasan-ruu-advokat-ricuh

26

Agus Marto Jadi Gubernur BI dengan Catatan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5151aeac30bdf/agus-marto-jadi-gubernur-bi-dengan-catatan

27

MK “Luruskan” Posiis DPD dalam Pembahasan RUU

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5152eaa4a1e47/mk-luruskan-posisi-dpd-dalam-pembahasan-ruu

28

MK Batalkan Aturan Kriminalisasi Hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51544e7bdfad4/mk-batalkan-aturan-kriminalisasi-hakim

 

 

April

3

Abraham Samad dan Adnan Pandu Melanggar Kode Etik

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515c071df2ebd/abraham-samad-dan-adnan-pandu-melanggar-etik

6

Sistem Kamar Penuh di MA Diterapkan

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515f10a1a5d1c/ma-ubah-struktur-pimpinan

10

Demi PK Dua Kali, Antasari Uji KUHAP

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51653f8ce2b53/demi-pk-dua-kali--antasari-uji-kuhap

19

MUI Terbitkan Fatwa Terbaru tentang Poligami

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5178dc1ef1f91/inilah-poin-poin-fatwa-terbaru-mui-tentang-poligami

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua