Kaleidoskop Hukum:
Periode Mei-Agustus 2013
Berita

Kaleidoskop Hukum:
Periode Mei-Agustus 2013

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan terkait pengurusan akta kelahiran, BKPM menerbitkan aturan tentang kepemilikan perusahaan terbuka, mantan Dirut IM2 divonis bersalah, dan eks Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo dituntut 18 tahun penjara.

Oleh:
YOZ
Bacaan 2 Menit
Kaleidoskop Hukum:<br> Periode Mei-Agustus 2013
Hukumonline
Bulan Mei 2013 dibuka dengan peristiwa hukum yakni MA mengeluarkan pernyataan akan menghapus berbagai Perma dan SEMA yang mengatur keterlibatan pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran. Terkait pernyataan MA, Kementerian Dalam Negeri juga berencana menerbitkan aturan terkait pengurusan akta kelahiran yang kemudian terwujud di penghujung bulan Mei.

Memasuki bulan Juni, otoritas pasar modal di Negeri ini, BKPM menerbitkan aturan tentang kepemilikan perusahaan terbuka. Di bulan ini, kasus kecelakaan kerja di PT Freeport juga menghangat. Sejumlah kalangan menuntut transparansi investigasi insiden yang memakan puluhan korban itu.

Di bulan Juli, MA melontarkan wacana tentang sita jaminan untuk perkara korupsi. Lalu, di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Dirut IM2 merasakan pahitnya palu majelis hakim setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi frekuensi 3G. Usai membacakan vonis terhadap mantan Dirut IM2, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Berikutnya di bulan Agustus, sidang tuntutan eks Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo menjadi salah satu peristiwa hukum yang menarik perhatian. Jaksa KPK menuntut Djoko dengan hukuman 18 tahun penjara terkait kasus korupsi simulator SIM.

Kaleidoskop Hukum Mei-Agustus 2013
TanggalPeristiwa
Mei
1 MA akan menghapus berbagai Perma dan SEMA yang mengatur keterlibatan pengadilan dalam pengurusan akta kelahiran.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt518106619bd33/ma-akan-cabut-sema-akta-kelahiran
7 Kemendagri siapkan aturan baru akta kelahiran.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5188ce98117ed/kemendagri-siapkan-aturan-baru-akta-kelahiran
14 Hakim kasus Chevron diadukan ke Komisi Yudisial.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5192138a3b53e/hakim-kasus-chevron-diadukan-ke-ky
15 OJK fokus harmonisasikan regulasi tiap sektor keuangan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51936e2c9653a/ojk-fokus-harmonisasikan-regulasi-tiap-sektor-keuangan
21 Kemendagri terbitkan pedoman akta kelahiran.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b41e0dbbee/kemendagri-terbitkan-pedoman-akta-kelahiran
21 Negosiasi ala BI dalam akuisisi DBS-Danamon.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b6b3d93e46/negosiasi-ala-bi-dalam-akuisisi-dbs-danamon
Juni
3 BKPM atur kepemilikan Perusahaan Terbuka.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ac7582bec3e/bkpm-atur-kepemilikan-perusahaan-terbuka
10 Investigasi kasus Freeport harus transparan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b5c0f438156/investigasi-kecelakaan-freeport-harus-transparan
14 MA akui banyak kebijakan yang belum terimplementasi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bb21669016d/ma-akui-banyak-kebijakannya-belum-terimplementasi
18 Wilayah abu-abu merek terkenal.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c015c8adb64/wilayah-abu-abu-merek-terkenal
19 Jaksa Agung mengakui banyak jaksa nakal tak teindentifikasi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c16bb682240/jaksa-agung-akui-banyak-jaksa-nakal-tak-teridentifikasi
24 Empat bank tidak terapkan GCG.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-tak-terapkan-gcg
26 Kemenakertrans godok pedoman pelaksanaan outsourcing.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cacc4bd52ef/kemenakertrans-godok-pedoman-pelaksanaan-outsourcing
28 Kisi-kisi kontrak pelaksanaan bantuan hukum.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cd449db2381/kisi-kisi-kontrak-pelaksanaan-bantuan-hukum
Juli
1 RUU Ormas posisikan masyarakat sebagai ancaman.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d111884cc7f/ruu-ormas-posisikan-masyarakat-sebagai-ancaman
4 MA gagas sita jaminan untuk perkara korupsi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5853ccc40b/ma-gagas-sita-jaminan-untuk-perkara-korupsi
8 Eks Dirut IM2 divonis karena perbuatan korporasi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dab490c1f33/eks-dirut-im2-divonis-karena-perbuatan-korporasi
9 Pekerja butuh THR, bukan Surat Edaran.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dbb09fb7114/pekerja-butuh-thr--bukan-surat-edaran
10 Inilah alasan MA batalkan Keppres Miras.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd39f76bc6e/inilah-alasan-ma-batalkan-keppres-miras
15 Pemerintah pertahankan PP No. 99 Tahun 2012.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3e70578ba6/pemerintah-pertahankan-pp-no-99-tahun-2012
17 Majelis hakim IM2 diadukan ke Komisi Yudisial.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e674e16c7aa/majelis-hakim-im2-diadukan-ke-ky
22 Pelayanan publik lima kementerian dinilai buruk.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ecff7e3cf3f/pelayanan-publik-lima-kementerian-dinilai-buruk
29 Kurator Indonesia siap tempur dengan kurator asing.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f656a348bae/kurator-indonesia-siap-tempur-dengan-kurator-asing
Agustus
14 Ratifikasi bukan jawaban tangani asap.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520b594c89e6e/ratifikasi-bukan-jawaban-tangani-asap
16 SBY yakin keberadaan OJK perkuat ekonomi.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520de7431125b/sby-yakin-keberadaan-ojk-perkuat-ekonomi
19 MA harus terus berbenah.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52122a765bd7b/teruslah-berbenah--ma
20 Paradigma hakim perkara narkotika belum berubah.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah
21 Djoko Susilo dituntut mendekati maksimal.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521436a415341/djoko-susilo-dituntut-mendekati-maksimal
26 BPR keberatan sejumlah pasal RUU Perbankan.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521b0f8d94521/bpr-keberatan-sejumlah-pasal-ruu-perbankan
27 Pekerja menolak penetapan UMP lewat Inpres.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521c6953f277f/pekerja-menolak-penetapan-ump-lewat-inpres
28 Anggaran SKK Migas diusulkan masuk APBN.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521df69163bec/anggaran-skk-migas-diusulkan-masuk-apbn
Pajak barang mewah akan naik.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521eac91d7942/pajak-barang-mewah-akan-naik
Tags:

Berita Terkait