Jumat, 03 January 2014

Wakaf, Alternatif Pengalihan Hak atas Merek

Stakeholders masih belum mengetahui proses pengalihan hak atas merek melalui wakaf.
HRS

Revisi tentang Merek tengah dirintis oleh pemerintah. Naskah Revisi UU Merek yang disusun pemerintah mengusung beberapa perubahan yang cukup fundamental. Salah satu satu perubahan itu adalah mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar.
 
Apabila UU Merek memberikan lima cara pengalihan hak atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Merek, RUU Merek menambahkannya menjadi enam cara, yaitu wakaf. Wakaf menjadi salah satu alternatif pengalihan hak atas merek selain pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang.
 
Pengacara Merek, Ali Imron menilai tidak ada persoalan jika wakaf menjadi salah satu alternatif pengalihan hak. Menurutnya, merek adalah salah satu intangible aset yang dapat dialihkan dengan cara yang dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku. Hanya saja, Ali mempersoalkan tata cara pengalihan hak atas merek ini melalui wakaf.
 
“Apakah syarat dan rukun wakafnya mengikuti ajaran Islam? Apakah hanya orang Islam saja yang membolehkan menggunakan wakaf,” tanya Ali saat itu kepada hukumonline pada akhir Desember lalu.
 
Kendati demikian, Ali menyambut baik alternatif pengalihan hak atas merek tersebut. Menurutnya, dengan adanya wakaf ini, pemilik merek yang mewakafkan mereknya dapat memberikan kepemilikannya kepada orang banyak demi kepentingan umum. Pahalanya pun berlipat ganda, lanjutnya.
 
Senada dengan Ali, Ketua Umum Asosiasi Konsultan HKI Indonesia periode 2010-2013 Justisiari P Kusumah juga belum mengetahui proses pengalihannya. Akan tetapi, sambungnya, konsep wakaf tidak hanya milik masyarakat muslim. Konsep wakaf bisa saja dimiliki ajaran agama lain. Hanya berbeda penamaan saja.
 
Justi menambahkan masuknya wakaf sebagai salah satu alternatif pengalihan hak atas merek tidak perlu terlalu dipusingkan. Pasalnya, hak milik atas merek merupakan salah satu hak kebendaan yang sifatnya paling tinggi. Sifat dari hak milik salah satunya adalah dapat dialihkan dengan beberapa cara, yaitu jual beli, hibah, maupun wasiat.
 
“Ibarat rumah, pengalihannya bisa macam-macam. Intinya sama aja, termasuk wakaf. Jadi itu untuk mempertegas pengalihan aja,” terangnya kepada hukumonline, November lalu.
 
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ahmad Ramli mengatakan tidak ada alasan khusus memasukkan wakaf sebagai pengalihan hak atas merek. Tujuannya hanya memudahkan dan mengakomodasi keinginan para pemilik merek dalam mengalihkan haknya.
 
Mengenai mekanisme pengalihan, Ramli juga belum mengetahui teknisnya. Namun, ia menampik jika wakaf hanya dapat digunakan untuk masyarakat muslim saja. Menurutnya, wakaf merek dapat dilakukan oleh siapa saja.
 
Melengkapi jawaban Ramli, Direktur Kerja Sama dan Promosi Ditjen HKI Parlagutan Lubis mengatakan salah satu alasan masuknya wakaf sebagai alternatif adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 16 ayat (3) huruf e UU Wakaf menyebutkan hak kekayaan intelektual adalah salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan.  
 
“Itu salah satu sebab masuknya wakaf di RUU Merek sebagai salah satu alternatif pengalihan hak,” tandas Parlagutan Lubis kepada hukumonline akhir Desember lalu.
UU Nomor 15 Tahun 2001





















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua