Kamis, 09 Januari 2014

MK Belum Terima Pencabutan Pengujian UU Pilpres

ASH
MK mengaku belum menerima surat pencabutan permohonan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait permontaan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres dilaksanakan serentak. “Sampai tadi siang, saya menanyakan ke panitera, belum ada surat pencabutan,” kata Arief saat dihubungi, Kamis (09/1).
 
Arief mengungkapkan perkara pengujian UU Pilpres yang dimohonkan Effendi Gazali (representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak) sudah dalam tahap finalisasi draft putusan. Kemungkin akhir Januari atau awal Februari sudah bisa dibacakan.
 
“Sudah dalam proses final karena sudah diputus dalam RPH, tetapi kan harus ada proses membuat draft putusannya, kemudian disetujui bersama dan dibacakan. Finalisasi juga kan membutuhkan waktu,” katanya.
 
Dia menjelaskan jika pemohon tetap mencabut permohonan ada dua kemungkinan. Pertama, pencabutan permohonannya diterima, kemudian majelis menetapkan bahwa permohonan itu dicabut. Kedua, pencabutan permohonan bisa saja ditolak jika proses persidangan sudah selesai dan draft final putusan sudah dibuat. “Bisa saja putusan MK nanti menolak pencabutan dengan membacakan hasil pengujian konstitusionalitas pasal yang diuji,” katanya.
 
Sebelumnya, Effendi Gazali melalui kuasa hukumnya, berniat mencabut pengujian UU Pilpres. Soalnya, sudah setahun lebih MK tidak kunjung membacakan putusan perkara itu. Pencabutan ini bertujuan agar tidak tercampur dengan kepentingan “syahwat” berkuasa melekat pada tokoh-tokoh pemohon dan pemohon tidak ingin dicap sebagai “pengacau” persiapan pemilu.
 
Sebab, pengujian UU Pilpres dengan permintaan serupa yang dimohonkan calon presiden yang diusung Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra akan mulai disidangkan pada 21 Januari mendatang.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua